Surabaya: Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menyatakan ribuan warga di daerah itu hingga saat ini tidak memiliki jamban yang layak. Aning Rahmawati mengatakan kondisi itu diketahui pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2023.
"Saat ini ada sekitar 8.500 permintaan jamban dari warga Surabaya," kata Aning, Rabu, 2 November 2022.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menganggarkan 2.000 jamban pada tahun 2023. Penganggaran jamban tersebut jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 300 jamban.
Menurut dia, pembangunan jamban tersebut nantinya disinergikan dengan program instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) setempat untuk kawasan yang belum punya jamban dan masih membuang langsung ke sungai.
Ia berharap pengerjaan jamban dengan konsep melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) tersebut bisa berjalan dengan profesional, sehingga bisa mengentaskan antrean warga yang tidak punya jamban.
"Semoga antrean jamban bisa segera dituntaskan dalam waktu yang dekat ini," ujar dia.
Surabaya: Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD
Kota Surabaya Aning Rahmawati menyatakan ribuan warga di daerah itu hingga saat ini tidak memiliki
jamban yang layak. Aning Rahmawati mengatakan kondisi itu diketahui pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2023.
"Saat ini ada sekitar 8.500 permintaan jamban dari warga Surabaya," kata Aning, Rabu, 2 November 2022.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menganggarkan 2.000 jamban pada tahun 2023. Penganggaran jamban tersebut jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 300 jamban.
Menurut dia, pembangunan jamban tersebut nantinya disinergikan dengan program instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) setempat untuk kawasan yang belum punya jamban dan masih membuang langsung ke sungai.
Ia berharap pengerjaan jamban dengan konsep melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) tersebut bisa berjalan dengan profesional, sehingga bisa mengentaskan antrean warga yang tidak punya jamban.
"Semoga antrean jamban bisa segera dituntaskan dalam waktu yang dekat ini," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
