Poso: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, akan menggelontorkan anggaran Rp3,6 miliar untuk mendukung operasi perburuan teroris dengan sandi Madago Raya di Poso, Parigi Moutong, dan Sigi. Uang itu nantinya dibagi untuk TNI Rp1,6 miliar dan Polri Rp2 miliar.
"Saya sudah memutuskan untuk memberikan dukungan anggaran melalui APBD-Perubahan tahun 2021. Totalnya Rp3,6 miliar," terang Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, melansir Mediaindonesia.com, Kamis, 5 Agustus 2021.
Politisi NasDem itu menilai, dedikasi TNI dan Polri selama memberantas terorisme di Sulteng, patut diapresiasi. Terlebih operasi yang selama ini dilakukan di Poso, Parigi Moutong, dan Sigi sudah membuahkan hasil.
"Saat ini DPO teroris yang tergabung di dalam Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersisa enam orang. Itu tandanya TNI dan Polri tidak main-main dalam menumpas meraka," ungkap Rusdy.
Dengan bantuan anggaran operasi tersebut, Pemprov Sulteng berharap, TNI dan Polri bisa terus bersinergi. Sehingga kelompok tersebut segera dituntaskan.
"Kita berharap tahun ini mereka yang tersisa enam orang tertangkap," imbuh Rusdy.
Baca: Dua Jasad Teroris Poso Teridentifikasi, Qatar dan Rukli
Sebelumnya, Rusdy mendapat laporan progres pelaksanaan operasi Madago Raya oleh Kapolda dan Danrem 132 Tadulako. Kapolda Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, Operasi Madago Raya, adalah operasi penegakan hukum yang humanis untuk mengeleminir meluasnya paham radikalisme. Menurutnya, operasi itu menjaga agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat, dan mengokohkan sinergitas TNI dan Polri, dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Dan tujuan utamanya untuk mempersempit ruang gerak DPO MIT sehingga mudah ditangkap," ujarnya.
Sementara itu, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf, menambahkan hambatan utama dalam operasi saat ini masih ada simpatisan yang terus mengsuplai kebutuhan untuk DPO MIT.
"Itu kendala, selain memang medan operasi yang sulit. Kami beharap agar saudara-saudara kita kelompok DPO MIT Poso dapat menyerahkan diri karena negara pasti akan melindungi," jelas Farid.
Poso: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, akan menggelontorkan anggaran Rp3,6 miliar untuk mendukung operasi perburuan
teroris dengan sandi Madago Raya di Poso, Parigi Moutong, dan Sigi. Uang itu nantinya dibagi untuk TNI Rp1,6 miliar dan Polri Rp2 miliar.
"Saya sudah memutuskan untuk memberikan dukungan anggaran melalui APBD-Perubahan tahun 2021. Totalnya Rp3,6 miliar," terang Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, melansir Mediaindonesia.com, Kamis, 5 Agustus 2021.
Politisi NasDem itu menilai, dedikasi TNI dan Polri selama memberantas terorisme di Sulteng, patut diapresiasi. Terlebih operasi yang selama ini dilakukan di Poso, Parigi Moutong, dan Sigi sudah membuahkan hasil.
"Saat ini DPO teroris yang tergabung di dalam Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersisa enam orang. Itu tandanya TNI dan Polri tidak main-main dalam menumpas meraka," ungkap Rusdy.
Dengan bantuan anggaran operasi tersebut, Pemprov Sulteng berharap, TNI dan Polri bisa terus bersinergi. Sehingga kelompok tersebut segera dituntaskan.
"Kita berharap tahun ini mereka yang tersisa enam orang tertangkap," imbuh Rusdy.
Baca: Dua Jasad Teroris Poso Teridentifikasi, Qatar dan Rukli
Sebelumnya, Rusdy mendapat laporan progres pelaksanaan operasi Madago Raya oleh Kapolda dan Danrem 132 Tadulako. Kapolda Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, Operasi Madago Raya, adalah operasi penegakan hukum yang humanis untuk mengeleminir meluasnya paham radikalisme. Menurutnya, operasi itu menjaga agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat, dan mengokohkan sinergitas TNI dan Polri, dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Dan tujuan utamanya untuk mempersempit ruang gerak DPO MIT sehingga mudah ditangkap," ujarnya.
Sementara itu, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf, menambahkan hambatan utama dalam operasi saat ini masih ada simpatisan yang terus mengsuplai kebutuhan untuk DPO MIT.
"Itu kendala, selain memang medan operasi yang sulit. Kami beharap agar saudara-saudara kita kelompok DPO MIT Poso dapat menyerahkan diri karena negara pasti akan melindungi," jelas Farid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
