NEWSTICKER
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Komisaris Besar Tony Surya menunjukkan alat berat yang dipakai untuk menambang secara ilegal, Kamis, 1 Agustus 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Komisaris Besar Tony Surya menunjukkan alat berat yang dipakai untuk menambang secara ilegal, Kamis, 1 Agustus 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.

Tiga Penambang Ilegal di DIY Diringkus Polisi

Nasional tambang ilegal
Ahmad Mustaqim • 01 Agustus 2019 14:54
Yogyakarta: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap tiga orang yang diduga melakukan penambangan ilegal. Tiga orang ini ditangkap saat membawa alat berat untuk menambang dan truk pengangkut.
 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Komisaris Besar Tony Surya, mengatakan tiga orang ditangkap yakni berinisial DW, 53, warga Sleman; WT, 22, warga Bantul; dan EA, 30, warga Gunungkidul.
 
"Mereka ditahan sejak 14 Juli. Penambangan uang dilakukan di bekas lokasi bencana longsor di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul," kata Tony di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY, Kamis, 1 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat kali pertama diketahui, mereka berdalih untuk mengantisipasi agar tidak terjadi longsor lagi. Dalam operasi mereka, DW menjadi penyandang dana atau pemilik alat. Kemudian, WT mencatat hasil penambangan, dan EA mengendalikan operasional penambangan.
 
Menurut Tony, meraka tak bisa menunjukkan legalitas melakukan penambangan. "Jika legal, harusnya ada perizinan. Kami cek tak ada perizinan," jela Tony.
 
Menjalani penambangan ilegal mereka sudah beroperasi sekitar empat bulan. Tony mengatakan hasil penambangan sebagian dijual untuk proyek pembangunan rumah pribadi.
 
Adapun sejumlah barang bukti yang disita yakni satu unit alat berat; dua unit damp truk; uang hasil penambangan sekitar Rp1,3 juta; dua buat HT; serta di buah buku catatan penjualan hasil penambangan
 
Tony mengatakan ketiganya dijerat dengan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman pidananya maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 56 ayat 1 KUHP.
 
"Kami mengimbau masyarakat apabila mendapati penambangan ilegal atau tanah bukit yang dikelola dengan alat berat bisa menanyakan perizinannya," pungkas Tony.
 
Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman-Yogyakarta, Pramuji Ruswandono mendukung upaya penertiban aktivitas penambangan ilegal. Ia mengatakan aktivitas penambangan sudah diatur lewat Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan.
 
"Setiap orang akan melakukan usaha penambangan harus mengurus izin. Areanya sudah diatur di lokasi penambangan," kata Pramuji.
 
Pramuji mengaku masih melakukan inventarisasi dan identifikasi di mana saja aktivitas penambangan ilegal. Dalam catatannya, dugaan penambangan ilegal ada sebanyak empat lokasi. Lalu, di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo sebanyak 12 titik. Menurut dia, penambangan di Kulon Progo dominan dilakukan di kawasan sungai dan musiman.
 
"Kami bersinergi dengan Polda DIY untuk mengendalikan penambangan tanpa izin sehingga usaha penambangan bisa mengurus izin usaha penambangan," pungkas Pramuji.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif