Bandung: Pemerintah Kota Bandung dinilai minim kreativitas dalam menangani covid-19 dalam berbagai aspek kebijakan. Pemkot Bandung diminta melihat beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan korona agar bisa meyakinkan warga dengan berbagai kebijakan.
"Yang pertama saya kira harus dilihat itu dalam tataran legalitasnya, dia harus bisa kemudian mencakup keseluruhan. Yang kedua juga liat aspirasi publik, yang ketiga misalnya soal perkembangan covid sendiri. Keempat, ini menyangkut soal koordinasi dengan kabupaten kota dengan yang ada di sini dengan Kota Bandung," kata Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Prof. Muradi, di Bandung, Senin, 8 Juni 2020.
Baca: 52 Tenaga Medis di Papua Terpapar Covid-19
Muradi menuturkan Pemkot Bandung harusnya mengetahui kegelisahan publik setelah selama empat bulan tidak melakukan aktivitas karena adanya turunan aturan dari pusat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah tiga kali diterapkan di Kota Bandung.
"Dari empat aspek ini saya kira perlu kemudian juga dipahami adalah bahwa publik sudah empat bulan dirumah dia butuh stimulasi. stimulasi ini memang harus ada inisiatif dari pemkot untuk bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya membaca pergerakan publik bersamaan dengan misalnya wacana untuk new normal," jelasnya.
Namun diakui Muradi, hingga kini Pemkot Bandung belum mengeluarkan kebijakan yang bisa meyakinkan publik ditengah pandemi korona. Bahkan kebijakan yang telah dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan walikota (perwal) ataupun keputusan walikota (kepwal) masih tertuju pada aturan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Evaluasinya memang saya lihat masih terlalu normatif, kalau saya menyebutnya kering kreativitas karena sebenarnya publik itu paham ko bahwa covid ini dahsyat, bermasalah. Tapi mereka juga pengen lihat apa yang ditawarkan, stimulasi apa yang ditawarkan," pungkasnya.
Bandung: Pemerintah Kota Bandung dinilai minim kreativitas dalam menangani covid-19 dalam berbagai aspek kebijakan. Pemkot Bandung diminta melihat beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan korona agar bisa meyakinkan warga dengan berbagai kebijakan.
"Yang pertama saya kira harus dilihat itu dalam tataran legalitasnya, dia harus bisa kemudian mencakup keseluruhan. Yang kedua juga liat aspirasi publik, yang ketiga misalnya soal perkembangan covid sendiri. Keempat, ini menyangkut soal koordinasi dengan kabupaten kota dengan yang ada di sini dengan Kota Bandung," kata Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Prof. Muradi, di Bandung, Senin, 8 Juni 2020.
Baca:
52 Tenaga Medis di Papua Terpapar Covid-19
Muradi menuturkan Pemkot Bandung harusnya mengetahui kegelisahan publik setelah selama empat bulan tidak melakukan aktivitas karena adanya turunan aturan dari pusat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah tiga kali diterapkan di Kota Bandung.
"Dari empat aspek ini saya kira perlu kemudian juga dipahami adalah bahwa publik sudah empat bulan dirumah dia butuh stimulasi. stimulasi ini memang harus ada inisiatif dari pemkot untuk bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya membaca pergerakan publik bersamaan dengan misalnya wacana untuk new normal," jelasnya.
Namun diakui Muradi, hingga kini Pemkot Bandung belum mengeluarkan kebijakan yang bisa meyakinkan publik ditengah pandemi korona. Bahkan kebijakan yang telah dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan walikota (perwal) ataupun keputusan walikota (kepwal) masih tertuju pada aturan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Evaluasinya memang saya lihat masih terlalu normatif, kalau saya menyebutnya kering kreativitas karena sebenarnya publik itu paham ko bahwa covid ini dahsyat, bermasalah. Tapi mereka juga pengen lihat apa yang ditawarkan, stimulasi apa yang ditawarkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
