Medan: Gubernur Edy Rahmayadi meminta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara menangani serius konflik antara harimau dengan warga yang kerap terjadi di
wilayahnya.
Edy mengetahui hingga kini masih sering terjadi harimau masuk ke areal permukiman warga. Terutama permukiman yang berada dekat dengan kawasan perkebunan atau hutan.
"Saya minta ini harus segera diselesaikan terkait konflik manusia dan hewan ini," tegasnya, Rabu, 14 September 2022.
Kedatangan harimau ke areal permukiman membuat warga takut dan tidak jarang memangsa hewan ternak. Akibatnya, warga kesulitan merawat tanamannya di adang dan mengganggu ekonomi keluarga.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada akhir Juni 2022 lalu. Muncul jejak harimau di tiga desa di Kecamatan Sijamapolang, yakni Desa Nagurguran, Desa Sibuntuan dan Desa Sitapongan.
Pihak kecamatan pun mengeluarkan tiga imbauan. Pertama, mengimbau warga membatasi waktu aktivitas di ladang, yakni antara pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Dan jika ingin pergi ke ladang agar dilakukan secara berkelompok, minimal terdiri dari empat orang.
Selanjutnya, hewan ternak yang dikandangkan di ladang atau tempat terpisah lain, untuk sementara ditarik ke wilayah permukiman. Imbauan keempat adalah sesering mungkin melakukan pembakaran sampah atau polutan lain, baik di ladang maupun di permukiman.
Lebih lanjut Edy juga meminta BBKSDA lebih tanggap menangani perambahan hutan. Dia tidak ingin terjadi lagi perambahan hutan terjadi di provinsinya. Ia juga menekankan BBKSDA menertibkan penguasaan hewan-hewan dilindungi oleh masyarakat.
Perawatan hewan-hewan yang dilindungi harus sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari kepunahan. Sementara itu Kepala BBKSDA Sumut Rudianto Saragih Napitu mengatakan, Sumut merupakan bagian penting dari Program Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Salah satunya adalah wisata prioritas nasional di Sumut," ujarnya.
KLHK, kata dia, ikut berkontribusi di dalam kebijakan tersebut, yakni yang terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dia mengeklaim selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan pelestarian lingkungan dan penanganan konflik satwa liar dengan warga, termasuk harimau.
"Kami telah melakukan penanaman dan rehabilitasi hutan yang ada di Danau Toba serta masalah hutan adat dan konflik harimau. Kami juga telah melakukan sinergitas dengan Dinas Kehutanan, terkait perkembangan isu terbaru sesuai denga skala prioritas," jelasnya.
Medan: Gubernur Edy Rahmayadi meminta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara menangani serius konflik antara
harimau dengan warga yang kerap terjadi di
wilayahnya.
Edy mengetahui hingga kini masih sering terjadi
harimau masuk ke areal permukiman warga. Terutama permukiman yang berada dekat dengan kawasan perkebunan atau hutan.
"Saya minta ini harus segera diselesaikan terkait
konflik manusia dan hewan ini," tegasnya, Rabu, 14 September 2022.
Kedatangan harimau ke areal permukiman membuat warga takut dan tidak jarang memangsa hewan ternak. Akibatnya, warga kesulitan merawat tanamannya di adang dan mengganggu ekonomi keluarga.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada akhir Juni 2022 lalu. Muncul jejak harimau di tiga desa di Kecamatan Sijamapolang, yakni Desa Nagurguran, Desa Sibuntuan dan Desa Sitapongan.
Pihak kecamatan pun mengeluarkan tiga imbauan. Pertama, mengimbau warga membatasi waktu aktivitas di ladang, yakni antara pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Dan jika ingin pergi ke ladang agar dilakukan secara berkelompok, minimal terdiri dari empat orang.
Selanjutnya, hewan ternak yang dikandangkan di ladang atau tempat terpisah lain, untuk sementara ditarik ke wilayah permukiman. Imbauan keempat adalah sesering mungkin melakukan pembakaran sampah atau polutan lain, baik di ladang maupun di permukiman.
Lebih lanjut Edy juga meminta BBKSDA lebih tanggap menangani perambahan hutan. Dia tidak ingin terjadi lagi perambahan hutan terjadi di provinsinya. Ia juga menekankan BBKSDA menertibkan penguasaan hewan-hewan dilindungi oleh masyarakat.
Perawatan hewan-hewan yang dilindungi harus sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari kepunahan. Sementara itu Kepala BBKSDA Sumut Rudianto Saragih Napitu mengatakan, Sumut merupakan bagian penting dari Program Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Salah satunya adalah wisata prioritas nasional di Sumut," ujarnya.
KLHK, kata dia, ikut berkontribusi di dalam kebijakan tersebut, yakni yang terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dia mengeklaim selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan pelestarian lingkungan dan penanganan konflik satwa liar dengan warga, termasuk harimau.
"Kami telah melakukan penanaman dan rehabilitasi hutan yang ada di Danau Toba serta masalah hutan adat dan konflik harimau. Kami juga telah melakukan sinergitas dengan Dinas Kehutanan, terkait perkembangan isu terbaru sesuai denga skala prioritas," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
