Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah. Foto: dok MI/Susanto.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah. Foto: dok MI/Susanto.

Kenaikan UMK Kota Bekasi Domain Gubernur

Nasional ketenagakerjaan upah ump
Antonio • 19 November 2020 16:59
Bekasi: Meteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, menyerahkan persoalan kesepakatan kenaikan Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) Kota Bekasi 2021 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, rekomendasi UMK Bekasi merupakan domain gubernur Jawa Barat.
 
"Saya kira itu (kesepakatan kenaikan UMK 2021 Kota Bekasi) domainnya gubernur Jawa Barat. Gubernur biasanya dalam menetapkan UMK mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah kabupaten kota," kata Ida di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2020.
 
Dia menerangkan, gubernur akan mempertimbangkan keberlangsungan usaha, perlindungan pengupahan kepada pekerjanya. Dia enggan berspekullasi perihal kesepakatan UMK bisa memberatkan investor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:UMK Kota Bekasi 2021 Disepakati Rp4,7 Juta
 
"Saya kira sekali lagi, pasti nanti dalam memutuskan tersebut gubernur akan melihat berbagai sisi lain, gubernur akan mendengarkan dewan pengupahan provinsi dan stakeholder yang lain," ujar Ida.
 
Sebelumnya, Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi 2021 disepakati naik menjadi Rp4.782.935,64. Angka itu menunjukkan kenaikan 4,21 persen atau Rp193.226,74 dari jumlah UMK Kota Bekasi tahun sebelumnya yakni Rp4.589.708,90.
 
Kesepakatan kenaikan UMK tersebut ditandatangani unsur serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) dan unsur Pemerintah yang masuk dalam Dewan Pengupahan Kota Bekasi dalam rapat yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2020. Namun, unsur pengusaha yang juga masuk dalam dewan pengupahan memilih untuk tidak ikut voting maupun menandatangani berita acara tersebut.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif