medcom.id, Surabaya: Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokasi Dolly. Tidak hanya MUI, organisasi ulama lain seperti Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah juga menyatakan mendukung bahkan siap membantu pemerintah
memberikan sumbangan pemikiran dan pembinaan moral kepada para pekerja seks komersial (PSK) yang selama ini bekerja di lokalisasi itu.
"Hari ini kami menggelar doa bersama di Grahadi Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap Pemprov Jatim," ucap Ketua MUI Bangkalan KH Syarifuddin Damanhuri, Selasa (17/6/2014) malam. Tidak hanya itu, berbagai ormas hingga kalangan akademisi juga menyatakan dukungan kepada Pemkot Surabaya atas rencana penutupan dan penghentian operasional lokalisasi Dolly.
Langkah menutup lokalisasi yang disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara itu juga didukung oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Kemensos bahkan menyiapkan anggaran Rp8 miliar untuk merehabilitasi eks-PSK dengan memberikan jaminan hidup sebesar Rp20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.000, dan modal usaha Rp3 juta.(Antara)
medcom.id, Surabaya: Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokasi Dolly. Tidak hanya MUI, organisasi ulama lain seperti Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah juga menyatakan mendukung bahkan siap membantu pemerintah
memberikan sumbangan pemikiran dan pembinaan moral kepada para pekerja seks komersial (PSK) yang selama ini bekerja di lokalisasi itu.
"Hari ini kami menggelar doa bersama di Grahadi Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap Pemprov Jatim," ucap Ketua MUI Bangkalan KH Syarifuddin Damanhuri, Selasa (17/6/2014) malam. Tidak hanya itu, berbagai ormas hingga kalangan akademisi juga menyatakan dukungan kepada Pemkot Surabaya atas rencana penutupan dan penghentian operasional lokalisasi Dolly.
Langkah menutup lokalisasi yang disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara itu juga didukung oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Kemensos bahkan menyiapkan anggaran Rp8 miliar untuk merehabilitasi eks-PSK dengan memberikan jaminan hidup sebesar Rp20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.000, dan modal usaha Rp3 juta.(Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
