Surabaya: Berbagai cara dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) di wilayahnya. Salah satunya dengan mengeluarkan nomor resmi pengaduan warga jika menemukan pungli di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
"Kalau menemukan pungli, langsung saja melapor ke nomor 0811-311-57777. Tolong disampaikan ke nomor itu. Saya akan proses hukum dan akan saya sanksi berat apabila memang benar terjadi. Sanksinya bisa pemecatan dan juga pidana. Saya pastikan akan saya lakukan itu,” kata Eri di Surabaya, Kamis, 22 Desember 2022.
Menurutnya, meminta uang usai memberikan pelayanan juga termasuk pungli, meskipun tidak menyebutkan besaran nominal yang diberikan. Wali Kota Eri menegaskan semua pelayanan di Pemkot Surabaya itu gratis.
“Tidak ada seikhlasnya. Yang namanya gratis ya gratis. Ketika ngurus KTP atau apa pun itu gratis, tidak ada uang sama sekali. Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Sampaikan ke kami kalau ada itu (pungli). Ini ditangani langsung oleh Inspektorat,” ujarnya.
Di samping itu, Eri meminta semua jajaran di Pemkot Surabaya menolak apabila diberi uang tanda terimakasih oleh warga. “Saya minta warga Surabaya, jangan pernah memberikan sesuatu ke Pemkot Surabaya. Pemkot ngomong, Pak matur nuwun (terima kasih) ini kewajiban kami karena kami punya tunjangan kinerja. Tolak,” ucap dia.
Eri mengetahui masih ada warga yang menggunakan biro jasa untuk pelayanan tertentu. Ia menemukan itu di Mal Pelayanan Publik dan setelah dirinya menghubungi salah satu nomor secara acak.
“Ternyata dia masih menggunakan biro jasa. Jadi, ngurus IPT atau apa lah tidak perlu pakai pihak ketiga, karena kalau urusan sama pemerintah pakai aplikasi dan harus datang sendiri, tolong warga jangan pakai pihak ketiga karena pengurusannya gampang kok dan nanti pasti akan dipandu,” ujarnya.
Eri menegaskan layanan pengaduan ini diinisasi untuk mendorong masyarakat melaporkan apabila ditemukan pungli di lingkungan pemkot. “Jadi, sekarang kita siapkan, siapa pun yang ada pungli di Surabaya, untuk pelayanan publik di Surabaya, bisa diadukan di nomor itu. Itu nomor whistleblower di tempat kita, silahkan sampaikan ke kita,” tegas Eri.
Ia mengingatkan kepada semua dinas di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menampilkan laporan secara terbuka. Sebab, semua pelayanan di pemkot tidak ada biaya sedikitpun.
"Nanti, insyaallah di tahun 2023 semua pelayanan di kecamatan dan kelurahan itu akan berbeda dengan sekarang. Nanti berbentuk konter-konter dan sudah kita pasang Wifi untuk kenyamanan warga ketika berada di kantor pemerintah,” ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Surabaya: Berbagai cara dilakukan Wali Kota
Surabaya Eri Cahyadi untuk mencegah terjadinya pungutan liar
(pungli) di wilayahnya. Salah satunya dengan mengeluarkan nomor resmi pengaduan warga jika menemukan pungli di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
"Kalau menemukan pungli, langsung saja melapor ke nomor 0811-311-57777. Tolong disampaikan ke nomor itu. Saya akan proses hukum dan akan saya sanksi berat apabila memang benar terjadi. Sanksinya bisa pemecatan dan juga pidana. Saya pastikan akan saya lakukan itu,” kata Eri di Surabaya, Kamis, 22 Desember 2022.
Menurutnya, meminta uang usai memberikan pelayanan juga termasuk pungli, meskipun tidak menyebutkan besaran nominal yang diberikan. Wali Kota Eri menegaskan semua pelayanan di Pemkot Surabaya itu gratis.
“Tidak ada seikhlasnya. Yang namanya gratis ya gratis. Ketika
ngurus KTP atau apa pun itu gratis, tidak ada uang sama sekali. Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Sampaikan ke kami kalau ada itu (pungli). Ini ditangani langsung oleh Inspektorat,” ujarnya.
Di samping itu, Eri meminta semua jajaran di Pemkot Surabaya menolak apabila diberi uang tanda terimakasih oleh warga. “Saya minta warga Surabaya, jangan pernah memberikan sesuatu ke Pemkot Surabaya. Pemkot ngomong, Pak matur nuwun (terima kasih) ini kewajiban kami karena kami punya tunjangan kinerja. Tolak,” ucap dia.
Eri mengetahui masih ada warga yang menggunakan biro jasa untuk pelayanan tertentu. Ia menemukan itu di Mal Pelayanan Publik dan setelah dirinya menghubungi salah satu nomor secara acak.
“Ternyata dia masih menggunakan biro jasa. Jadi,
ngurus IPT atau apa lah tidak perlu pakai pihak ketiga, karena kalau urusan sama pemerintah pakai aplikasi dan harus datang sendiri, tolong warga jangan pakai pihak ketiga karena pengurusannya gampang kok dan nanti pasti akan dipandu,” ujarnya.
Eri menegaskan layanan pengaduan ini diinisasi untuk mendorong masyarakat melaporkan apabila ditemukan pungli di lingkungan pemkot. “Jadi, sekarang kita siapkan, siapa pun yang ada pungli di Surabaya, untuk pelayanan publik di Surabaya, bisa diadukan di nomor itu. Itu nomor whistleblower di tempat kita, silahkan sampaikan ke kita,” tegas Eri.
Ia mengingatkan kepada semua dinas di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menampilkan laporan secara terbuka. Sebab, semua pelayanan di pemkot tidak ada biaya sedikitpun.
"Nanti, insyaallah di tahun 2023 semua pelayanan di kecamatan dan kelurahan itu akan berbeda dengan sekarang. Nanti berbentuk konter-konter dan sudah kita pasang Wifi untuk kenyamanan warga ketika berada di kantor pemerintah,” ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
