Jakarta: Direktorat Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan pelatihan kepada pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di wilayah III.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pendamping mengenai wirausaha.
"Untuk menyamakan persepsi dan menambah pengetahuan wirausaha pendamping dalam upaya memberdayakan kelompok-kelompok penerima bantuan UEP untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi penanganan fakir miskin," kata Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Harry Z Soeratin, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Februari 2018.
Kompetensi pendamping terkait sektor wirausaha sangat dibutuhkan. Kata Harry, keberhasilan salah satu program Dtijen PFM tersebut dilihat dari kepiawaian para pendamping.
Pelatihan yang dilakukan di Hotel Four Points, Makassar, itu diikuti oleh 553 orang. Hadir sebagai narasumber yaitu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur PFM Wilayah III, Aspek Kompensasi Sosial Kemenko PMK, Direktur Sinkronisasi UPG 3 Ditjen Bangda Kemendagri, Kapusdatin Kessos, serta para Kasubdit di lingkungan Direktorat PFM Wilayah III.
Selain pelatihan, kegiatan tersebut juga dibarengi dengan Rapat Koordinasi Wilayah Pelaksanaan Bantuan Sosial (bansos) Pangan.
Harry menyampaikan, efesiensi penyaluran bansos membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Kebijakan dan infrastruktur, sinergi antar lembaga sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci kesuksesan penyaluran bansos.
"Program ini adalah salah satu wujud komitmen kita bersama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Harry.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan tentang good governance dan tiga strategi mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yaitu perlindungan sosial yang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta mata pencarian yang layak dan berkelanjutan.
Selain itu, Mensos juga menjelaskan tentang upaya pemerintah mengganti skema penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tahun 2019, pengalihan tersebut sudah direalisasikan di seluruh Indonesia.
Penerapan BPNT tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan yang harus diatasi, seperti akses perbankan, listrik, internet, dan kultur masyarakat yang belum terbiasa dengan non tunai.
Oleh karena itu, Mensos Agus meminta sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan BPNT di seluruh Indonesia pada 2019. "Hal tersebut bisa diatasi dengan membangun pemahaman yang sama, khususnya pemangku kepentingan melalui kegiatan koordinasi seperti ini,” ujar Mensos Agus.
Jakarta: Direktorat Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan pelatihan kepada pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di wilayah III.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pendamping mengenai wirausaha.
"Untuk menyamakan persepsi dan menambah pengetahuan wirausaha pendamping dalam upaya memberdayakan kelompok-kelompok penerima bantuan UEP untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi penanganan fakir miskin," kata Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Harry Z Soeratin, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Februari 2018.
Kompetensi pendamping terkait sektor wirausaha sangat dibutuhkan. Kata Harry, keberhasilan salah satu program Dtijen PFM tersebut dilihat dari kepiawaian para pendamping.
Pelatihan yang dilakukan di Hotel Four Points, Makassar, itu diikuti oleh 553 orang. Hadir sebagai narasumber yaitu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur PFM Wilayah III, Aspek Kompensasi Sosial Kemenko PMK, Direktur Sinkronisasi UPG 3 Ditjen Bangda Kemendagri, Kapusdatin Kessos, serta para Kasubdit di lingkungan Direktorat PFM Wilayah III.
Selain pelatihan, kegiatan tersebut juga dibarengi dengan Rapat Koordinasi Wilayah Pelaksanaan Bantuan Sosial (bansos) Pangan.
Harry menyampaikan, efesiensi penyaluran bansos membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Kebijakan dan infrastruktur, sinergi antar lembaga sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci kesuksesan penyaluran bansos.
"Program ini adalah salah satu wujud komitmen kita bersama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Harry.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan tentang
good governance dan tiga strategi mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yaitu perlindungan sosial yang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta mata pencarian yang layak dan berkelanjutan.
Selain itu, Mensos juga menjelaskan tentang upaya pemerintah mengganti skema penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tahun 2019, pengalihan tersebut sudah direalisasikan di seluruh Indonesia.
Penerapan BPNT tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan yang harus diatasi, seperti akses perbankan, listrik, internet, dan kultur masyarakat yang belum terbiasa dengan non tunai.
Oleh karena itu, Mensos Agus meminta sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan BPNT di seluruh Indonesia pada 2019. "Hal tersebut bisa diatasi dengan membangun pemahaman yang sama, khususnya pemangku kepentingan melalui kegiatan koordinasi seperti ini,” ujar Mensos Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
