medcom.id, Solo: Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyesalkan wacana Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pegawai negeri sipil menggelar kegiatan di hotel. Padahal Kota Solo, Jawa Tengah, menggantungkan retribusi pajak pada hotel dan penginapan.
"Pasti akan sangat berpengaruh. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi karena dengan dengan tingkat kunjungan ke Solo akan menurun drastis. Padahal selama ini solo sangat ditopang dari sektor kunjungan ini," keluh pria yang akrab disapa Rudi itu, Selasa (11/11/2014).
Kunjungan berkurang, pendapatan asli daerah (PAD) pun akan menurun. Penghasilan industri kecil yang menjual sovenir di hotel pun merosot karena sepi pembeli.
"Sebetulnya bisa dihitung kembali, seberapa besar efisiensi anggaran itu bisa dilakukan. Kementerian dilarang membuat acara di daerah, tapi pejabat daerah yang harus datang ke pusat. Akhirnya semua menginap di Jakarta. Akhirnya kita menyumbang PAD ke daerah lain. Keputusan itu tidak mempertimbangkan prinsip pemerataan dana untuk PAD daerah-daerah lain, terutama daerah yang bertumpu di sektor jasa karena tidak punya sumber daya alam yang mencukupi," ujar Rudy yang menjabat Wakil Wali Kota semasa Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.
Saat masih menjabat sebagai Wali Kota, Jokowi menjadikan Solo sebagai kota untuk meeting, incentives, conferencing, dan exhibitions (MICE). Namun, keputusan itu berbanding terbalik setelah Jokowi menjadi Presiden RI.
Rudy khawatir rencana pemerintah melarang kegiatan PNS di hotel justru menjadi penghambat perputaran roda perekonomian.
"Gimana mau jadi kota MICE kalau sudah tidak boleh ada lagi meeting di daerah-daerah. Kalau meeting sudah tidak ada maka nanti Solo bukan lagi kota MICE, tapi menjadi kota ICE. Ice cream, beku, dan dingin," pungkas Rudy.
medcom.id, Solo: Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyesalkan wacana Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pegawai negeri sipil menggelar kegiatan di hotel. Padahal Kota Solo, Jawa Tengah, menggantungkan retribusi pajak pada hotel dan penginapan.
"Pasti akan sangat berpengaruh. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi karena dengan dengan tingkat kunjungan ke Solo akan menurun drastis. Padahal selama ini solo sangat ditopang dari sektor kunjungan ini," keluh pria yang akrab disapa Rudi itu, Selasa (11/11/2014).
Kunjungan berkurang, pendapatan asli daerah (PAD) pun akan menurun. Penghasilan industri kecil yang menjual sovenir di hotel pun merosot karena sepi pembeli.
"Sebetulnya bisa dihitung kembali, seberapa besar efisiensi anggaran itu bisa dilakukan. Kementerian dilarang membuat acara di daerah, tapi pejabat daerah yang harus datang ke pusat. Akhirnya semua menginap di Jakarta. Akhirnya kita menyumbang PAD ke daerah lain. Keputusan itu tidak mempertimbangkan prinsip pemerataan dana untuk PAD daerah-daerah lain, terutama daerah yang bertumpu di sektor jasa karena tidak punya sumber daya alam yang mencukupi," ujar Rudy yang menjabat Wakil Wali Kota semasa Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.
Saat masih menjabat sebagai Wali Kota, Jokowi menjadikan Solo sebagai kota untuk meeting, incentives, conferencing, dan exhibitions (MICE). Namun, keputusan itu berbanding terbalik setelah Jokowi menjadi Presiden RI.
Rudy khawatir rencana pemerintah melarang kegiatan PNS di hotel justru menjadi penghambat perputaran roda perekonomian.
"Gimana mau jadi kota MICE kalau sudah tidak boleh ada lagi meeting di daerah-daerah. Kalau meeting sudah tidak ada maka nanti Solo bukan lagi kota MICE, tapi menjadi kota ICE. Ice cream, beku, dan dingin," pungkas Rudy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
