Manado: Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan pendataan Pemukim Tanpa Dokumen (PTD) dari Filipina yang bermukim di Sulawesi Utara. Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Jika pemda aktif melakukan pendataan, maka Kanwil Kemenkumham akan aktif menfasilitasi kegiatan verifikasi faktual supaya bisa diterbitkan Surat Penegasan Kewarganeraan Indonesia (SPKI)," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Utara Dodi Karnida di Manado, Senin, 22 Januari 2017.
Dodi mengatakan data yang ada saat ini belum berubah sejak 2015. Data itu menyebutkan ada 1.492 orang berstatus PTD keturunan, Sangihe, Sulut-Filipina, atau sebaliknya, yang bermukim di Sulut.
"Angka itu selalu menjadi pegangan kami karena memang ada daftarnya secara lengkap," paparnya.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak KemenkumHAM Sulut pada 2016 dengan melakukan verifikasi faktual. "Dari verifikasi faktual itu, kami menerbitkan puluhan SPKI (Surat Penegasan Kewarganeraan Indonesia). Masing-masing SPKI untuk 54 orang di Bitung dan delapan orang di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe," jelas Dodi.
Sayangnya, kata Dodi, pihaknya tidak menerbitkan SPKI untuk wilayah lain di Sulut. Sebab, data PTD untuk wilayah lain tidak pernah ada atau tidak dimasukkan.
Menurut Dodi, pada Agustus 2017, Pemerintah Kota Bitung kembali mengajukan 499 orang yang masuk daftar PTD untuk dilakukan verifikasi faktual. "Namun, saat ini masih diolah di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) KemenkumHAM karena banyak di antara mereka itu yang berdasarkan datanya lahir di Filipina dan kedua orang tua masih hidup dan tinggal di Filipina," pungkas Dodi.
Manado: Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan pendataan Pemukim Tanpa Dokumen (PTD) dari Filipina yang bermukim di Sulawesi Utara. Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Jika pemda aktif melakukan pendataan, maka Kanwil Kemenkumham akan aktif menfasilitasi kegiatan verifikasi faktual supaya bisa diterbitkan Surat Penegasan Kewarganeraan Indonesia (SPKI)," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Utara Dodi Karnida di Manado, Senin, 22 Januari 2017.
Dodi mengatakan data yang ada saat ini belum berubah sejak 2015. Data itu menyebutkan ada 1.492 orang berstatus PTD keturunan, Sangihe, Sulut-Filipina, atau sebaliknya, yang bermukim di Sulut.
"Angka itu selalu menjadi pegangan kami karena memang ada daftarnya secara lengkap," paparnya.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak KemenkumHAM Sulut pada 2016 dengan melakukan verifikasi faktual. "Dari verifikasi faktual itu, kami menerbitkan puluhan SPKI (Surat Penegasan Kewarganeraan Indonesia). Masing-masing SPKI untuk 54 orang di Bitung dan delapan orang di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe," jelas Dodi.
Sayangnya, kata Dodi, pihaknya tidak menerbitkan SPKI untuk wilayah lain di Sulut. Sebab, data PTD untuk wilayah lain tidak pernah ada atau tidak dimasukkan.
Menurut Dodi, pada Agustus 2017, Pemerintah Kota Bitung kembali mengajukan 499 orang yang masuk daftar PTD untuk dilakukan verifikasi faktual. "Namun, saat ini masih diolah di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) KemenkumHAM karena banyak di antara mereka itu yang berdasarkan datanya lahir di Filipina dan kedua orang tua masih hidup dan tinggal di Filipina," pungkas Dodi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
