Sekda Papua Hery Dosinael saat berbincang dengan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo. (Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin)
Sekda Papua Hery Dosinael saat berbincang dengan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo. (Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin)

Papua Gandeng BKKBN Mendata Orang Asli Papua

Nasional kependudukan keluarga berencana
Roylinus Ratumakin • 18 November 2019 19:16
Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat melakukan pendataan penduduk terutama Orang Asli Papua (OAP).
 
“Pendataan OAP dan seluruh penduduk di Papua berdasarkan KK (kartu keluarga) menjadi dasar kita mengambil kebijakan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, Senin, 18 November 2019.
 
Sejak Undang-undang Otonomi Khusus terbit, kata Hery, pemprov tidak mempunyai data rill jumlah OAP. Kendati, gubernur telah memerintahkan para bupati dan wali kota untuk mendata dan mengklarifikasi secara tegas berapa jumlah OAP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Dengan data jumlah OAP, ada kebijakan jelas dan tegas terutama kebijakan fiskal yang benar-benar dirasakan masyarakat OAP,” ujarnya.
 
Menurutnya, pemetaan yang dilakukan BKKBN dapat mengetahui jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menjadi refrensi pemerintah daerah dan pemerintah pusat ketika UU Otsus direvisi atau setelah berakhir ada referensi pengambilan kebijakan lebih lanjut.
 
“Sampai hari ini kita tidak punya. Bergandengan dengan BKKBN, kita sudah bisa melakukan pemetaan kepala keluarga pada setiap distrik, kampung, dan kabupaten,” jelas Hery.
 
Ia menyebut hambatan dalam pendataan penduduk OAP salah satunya masalah geografis dan instrumen pemerintah kabupaten/kota.
 
“Instrumen yang mendukung di daerah sangat terbatas serta adanya kearifan lokal yang melekat pada masyarakat,” ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan tahun depan pihaknya akan melakukan pendataan penduduk. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui pasti jumlah OAP dan non-OAP guna membuat pola pertumbuhan jangka panjang.
 
“Grand desain pembangunan kependudukan itu penting dan perlu, itulah dasar kita ke depan, karena ada grand desain pembangunan kependudukan sesuai dengan kearifan lokal,” ujarnya.
 
Ia menamahkan konsep utama pembangunan keluarga adalah kualitas keluarga. KB, kata dia, tidak hanya dipersepsikan sebagai kontrasepsi untuk membatasi anak, namun meningkatkan kualitas jarak anak.
 
“Kualitas anak jauh lebih utama, kita ingin tingkatkan di sini adalah kualitas SDM agar Papua lebih unggul ke depan,” kata Harto.
 

(MEL)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif