Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Tahun Depan NJOP Kota Malang Mendekati Harga Pasar

Nasional njop
Daviq Umar Al Faruq • 27 Oktober 2019 19:00
Malang: Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menyebut perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Malang. Pasalnya NJOP beberapa kawasan masih terlalu rendah, padahal harga sudah tinggi.
 
Sebagai contoh, harga tanah atau rumah di kawasan Soekarno Hatta, Lowokwaru, Kota Malang yang nilainya sudah tinggi. Tapi faktanya NJOP kawasan tersebut masih rendah. Kondisi itu yang dinilai perlu penyesuaian.
 
Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, menghimbau kepada warga Kota Malang yang tengah melakukan transaksi jual beli tanah, lahan, rumah atau bangunan untuk segera mengurus Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maksimal tahun depan sudah tarif baru. Jadi masih ada waktu pengurusan sampai akhir November nanti, karena umumnya pertengahan bulan Desember kami sudah closing loket pelayanan BPHTB," kata Ade saat dikonfirmasi, Minggu, 27 Oktober 2019.
 
Ade menjelaskan hingga pertengahan Oktober ini perolehan pendapatan dari Pajak BPHTB baru di kisaran Rp100 miliar. Untuk mencapai target Rp205 miliar yang dipatok, kekurangan yang harus dikejar sampai akhir tahun nanti hampir 50 persen.
 
"Sifatnya (Pajak BPHTB) memang pajak pasif. Jadi memang menunggu ada transaksi jual beli dulu, dan itu tidak mungkin kita paksakan kepada masyarakat. Tapi tim BP2D juga telah melakukan kajian potensi terkait hal ini," kata Wali Kota Malang, Sutiaji.
 
Saat ini tim khusus BP2D tengah melakukan pemetaan potensi dan kajian penyesuaian NJOP perkotaan yang tengah disimulasikan. Usulan juga sudah disampaikan kepada pihak legislatif.
 
"Usulan tersebut memang sudah kami dengar. Jika memang dirasa perlu dan kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, asal tidak memberatkan masyarakat ya silahkan dilakukan (penyesuaian NJOP)," ujar Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi.
 
Menurut Arief penyesuaian NJOP ini sesuai amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa penyesuaian bisa dilakukan tiap tiga tahun sekali.
 
Untuk Kota Malang, penyesuaian NJOP kali terakhir dilaksanakan medio 2014 lalu. Sehingga masalah tersebut juga sempat menjadi pertanyaan berbagai pihak baik dari kalangan perbankan, Kementerian Keuangan, bahkan Tim Korsupgah KPK lantaran belum ada penyesuaian lagi lebih dari lima tahun berselang.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif