Pangkalpinang: Ketua 1 PB Mathlaul Anwar, Adi Abdillah Marta menyoroti mudarat yang dihasilkan dampak dari kasus korupsi PT Timah yang diprediksi merugikan negara Rp271 triliun. Kasus ini menurutnya banyak mudaratnya terhadap masyarakat Bangka Belitung.
"Ribuan pekerja Timah kehilangan penghasilan, ribuan Petani sawit mengeluhkan susahnya menjual hasil panen. Masyarakat terkena dampak negatif akibat beberapa perusahaan Timah dan sawit yang tak beroperasi lagi," ujarnya, Sabtu, 11 Mei 2024.
Lebih lanjut, Adi menuturkan sepertiga masyarakat Bangka Belitung menggantungkan hidupnya dari Timah. Sementara, dampak dari kerugian Rp271 triliun yang digemborkan oleh Kejagung membuat banyak pabrik timah tak beroperasi. Akibatnya, masyarakat kehilangan pekerjaannya.
"Tentu itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Dalam kasus ini, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya pekerjaan dan pemasukan masyarakat Babel?," tanya Adi.
Adi Abdillah Marta menukil satu kaidah fiqih yang berbunyi semua mudarat itu wajib dihilangkan.
Ia berharap agar kasus korupsi timah yang berdampak kepada masyarakat Bangka Belitung itu agar segera dicarikan solusinya.
Bahwa kasus korupsi dalam perspektif manapun tak bisa dibenarkan. Tapi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat adalah upaya tersendiri yang juga harus diperjuangkan.
"Jangan sampai, masyarakat yang kena imbas," tandasnya.
Pangkalpinang: Ketua 1 PB Mathlaul Anwar, Adi Abdillah Marta menyoroti mudarat yang dihasilkan dampak dari kasus korupsi PT Timah yang diprediksi merugikan negara Rp271 triliun. Kasus ini menurutnya banyak mudaratnya terhadap masyarakat Bangka Belitung.
"Ribuan pekerja Timah kehilangan penghasilan, ribuan Petani sawit mengeluhkan susahnya menjual hasil panen. Masyarakat terkena dampak negatif akibat beberapa perusahaan Timah dan sawit yang tak beroperasi lagi," ujarnya, Sabtu, 11 Mei 2024.
Lebih lanjut, Adi menuturkan sepertiga masyarakat Bangka Belitung menggantungkan hidupnya dari Timah. Sementara, dampak dari kerugian Rp271 triliun yang digemborkan oleh Kejagung membuat banyak pabrik timah tak beroperasi. Akibatnya, masyarakat kehilangan pekerjaannya.
"Tentu itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Dalam kasus ini, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya pekerjaan dan pemasukan masyarakat Babel?," tanya Adi.
Adi Abdillah Marta menukil satu kaidah fiqih yang berbunyi semua mudarat itu wajib dihilangkan.
Ia berharap agar kasus korupsi timah yang berdampak kepada masyarakat Bangka Belitung itu agar segera dicarikan solusinya.
Bahwa kasus korupsi dalam perspektif manapun tak bisa dibenarkan. Tapi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat adalah upaya tersendiri yang juga harus diperjuangkan.
"Jangan sampai, masyarakat yang kena imbas," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
