Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar pertahun untuk melindungi pusat data. Anggaran tersebut digelontorkan sebagai upaya melindungi berbagai data di lingkungan Pemprov Jabar.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ika Mardiah, alokasi anggaran Rp3 miliar tersebut digunakan untuk pembaharuan sistem keamanan, firewall, antivirus hingga pelatihan agar dapat membendung potensi ancaman peretasan atau hack.
"Rp3 miliar enggak ada apa-apanya, karena data itu sangat penting. Istilah sekarang, new oil," kata Ika di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 2 Juli 2024.
Diakui Ika, menjaga keamanan pusat data dinilai sangat penting sebagai upaya menjaga stabilitas roda pemerintahan. Pasalnya, seluruh data organisasi perangkat daerah (OPD) di Jabar berada dibawah tanggungjawab Diskominfo sebagai pengelola.
Anggaran tersebut pun dinilai Ika tidak terlalu besar dibandingkan dengan data yang diproteksi dari seluruh OPD di Jabar. Terlebih saat ini, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informasika (Kemenkominfo) menjadi cambuk juga bagi Diskominfo Jabar.
"Kita jadi lebih ekstra hati-hati juga, dan tentunya kita bekerja agar data tetap aman," tandasnya.
Sementara itu, Ika memastikan data yang berada di Diskominfo Jabar memiliki cadangan atau back up. Hal itu telah dilakukan sebagai upaya mitigasi jika terjadi bencana termasuk peretasan.
"Back up itu wajib. Harus ada. Bukan soal kena hack, tapi juga mitigasi dari kalau terjadi bencana," tandasnya.
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar pertahun untuk melindungi pusat data. Anggaran tersebut digelontorkan sebagai upaya melindungi berbagai data di lingkungan Pemprov Jabar.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ika Mardiah, alokasi anggaran Rp3 miliar tersebut digunakan untuk pembaharuan sistem keamanan, firewall, antivirus hingga pelatihan agar dapat membendung potensi ancaman peretasan atau hack.
"Rp3 miliar enggak ada apa-apanya, karena data itu sangat penting. Istilah sekarang, new oil," kata Ika di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 2 Juli 2024.
Diakui Ika, menjaga keamanan pusat data dinilai sangat penting sebagai upaya menjaga stabilitas roda pemerintahan. Pasalnya, seluruh data organisasi perangkat daerah (OPD) di Jabar berada dibawah tanggungjawab Diskominfo sebagai pengelola.
Anggaran tersebut pun dinilai Ika tidak terlalu besar dibandingkan dengan data yang diproteksi dari seluruh OPD di Jabar. Terlebih saat ini, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informasika (Kemenkominfo) menjadi cambuk juga bagi Diskominfo Jabar.
"Kita jadi lebih ekstra hati-hati juga, dan tentunya kita bekerja agar data tetap aman," tandasnya.
Sementara itu, Ika memastikan data yang berada di Diskominfo Jabar memiliki cadangan atau back up. Hal itu telah dilakukan sebagai upaya mitigasi jika terjadi bencana termasuk peretasan.
"Back up itu wajib. Harus ada. Bukan soal kena hack, tapi juga mitigasi dari kalau terjadi bencana," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
