Bandung: Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat mengusulkan pemindahan sementara 60 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang mengingat gempa bumi yang terjadi dengan titik pusat gempa (episentrum) berjarak sekitar satu kilometer (km) dari fasilitas Lapas tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar R Andika Dwi Prasetya mengungkapkan hal tersebut terkait dengan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya bersama BNPB dan Dinas PUPR yang menyebutkan adanya retakan halus pada beberapa area di Lapas Sumedang.
Retakan halus yang terpantau pada bangunan Lapas itu, antara lain kamar mandi disabilitas, kamar mandi kunjungan, ruang junjungan, area brandgang, pintu masuk Blok Asahan 5 dan 6, atap Blok Asahan (bergelombang).
"Tindakan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jabar dan Lapas Kelas IIB Sumedang mengusulkan pemindahan WBP sementara sejumlah 60 orang ke Lapas terdekat," kata Andika dalam peninjauannya ke Lapas Sumedang, Rabu, 3 Januari 2024.
Langkah lainnya yang telah diambil terkait kejadian gempa tersebut dan efeknya pada Lapas Sumedang, kata Andika, pemeriksaan terkait kelayakan bangunan dan perhitungan ambang batas kerusakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan BNPB.
Kemudian, kata dia, pihaknya mengajukan usulan anggaran tanggap darurat renovasi perbaikan gedung dan bangunan lapas tersebut kepada Ditjenpas Kemenkumham.
"Guna antisipasi gempa susulan, dibangun tenda darurat yang disediakan oleh TNI dalam area Lapas Sumedang," ucap Andika.
Andika berpesan agar warga binaan untuk fokus pada pemahaman risiko gempa, serta memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai upaya pencegahan dan tanggap darurat saat terjadi gempa.
Lapas Kelas IIB Sumedang, termasuk objek vital, sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh atas bangunan gedung dan kantor oleh BNPB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.
Bandung: Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (
Kemenkumham) Jawa Barat mengusulkan pemindahan sementara 60 warga binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang mengingat gempa bumi yang terjadi dengan titik pusat gempa (episentrum) berjarak sekitar satu kilometer (km) dari fasilitas Lapas tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar R Andika Dwi Prasetya mengungkapkan hal tersebut terkait dengan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya bersama
BNPB dan Dinas PUPR yang menyebutkan adanya retakan halus pada beberapa area di Lapas Sumedang.
Retakan halus yang terpantau pada bangunan Lapas itu, antara lain kamar mandi disabilitas, kamar mandi kunjungan, ruang junjungan, area brandgang, pintu masuk Blok Asahan 5 dan 6, atap Blok Asahan (bergelombang).
"Tindakan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jabar dan Lapas Kelas IIB Sumedang mengusulkan pemindahan WBP sementara sejumlah 60 orang ke Lapas terdekat," kata Andika dalam peninjauannya ke Lapas Sumedang, Rabu, 3 Januari 2024.
Langkah lainnya yang telah diambil terkait kejadian gempa tersebut dan efeknya pada Lapas Sumedang, kata Andika, pemeriksaan terkait kelayakan bangunan dan perhitungan ambang batas kerusakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan BNPB.
Kemudian, kata dia, pihaknya mengajukan usulan anggaran tanggap darurat renovasi perbaikan gedung dan bangunan lapas tersebut kepada Ditjenpas Kemenkumham.
"Guna antisipasi gempa susulan, dibangun tenda darurat yang disediakan oleh TNI dalam area Lapas Sumedang," ucap Andika.
Andika berpesan agar warga binaan untuk fokus pada pemahaman risiko gempa, serta memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai upaya pencegahan dan tanggap darurat saat terjadi gempa.
Lapas Kelas IIB Sumedang, termasuk objek vital, sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh atas bangunan gedung dan kantor oleh BNPB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
