Surabaya: Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Effendy Choirie alias Gus Choi, mengecam rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memeriksa bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia menilai langkah KPK sarat politis, yang seolah bakal menjegal Cak Imin pada Pemilu 2024.
"KPK ini mengada-ada. KPK ini penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi, Minggu, 3 September 2023.
Gus Choi heran dengan rencana KPK tersebut. Sebab, selama ini tidak terdengar isu-isu hukum yang menyangkut nama Cak Imin.
Namun, begitu Cak Imin mendeklarasikan diri untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, isu hukum itu justru dimunculkan KPK ke publik.
"Kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macam-macam. Tapi sekarang tiba-tiba muncul begitu, KPK ini sebenarnya alat politik atau penegak hukum. Oleh karena itu KPK jangan main-main," katanya.
Seperti diketahui, KPK hendak memanggil Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Pada masa itu, Cak Imin diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada 2012. Namun, isu itu diembuskan KPK ke publik, sehari menjelang Cak Imin deklarasi sebagai bacawapres untuk dampingi Anies Baswedan.
Surabaya: Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu
Partai NasDem, Effendy Choirie alias Gus Choi, mengecam rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) yang akan memeriksa bakal calon wakil presiden (bacawapres)
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia menilai langkah KPK sarat politis, yang seolah bakal menjegal Cak Imin pada Pemilu 2024.
"KPK ini mengada-ada. KPK ini penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi, Minggu, 3 September 2023.
Gus Choi heran dengan rencana KPK tersebut. Sebab, selama ini tidak terdengar isu-isu hukum yang menyangkut nama Cak Imin.
Namun, begitu Cak Imin mendeklarasikan diri untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, isu hukum itu justru dimunculkan KPK ke publik.
"Kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macam-macam. Tapi sekarang tiba-tiba muncul begitu, KPK ini sebenarnya alat politik atau penegak hukum. Oleh karena itu KPK jangan main-main," katanya.
Seperti diketahui, KPK hendak memanggil Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Pada masa itu, Cak Imin diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada 2012. Namun, isu itu diembuskan KPK ke publik, sehari menjelang Cak Imin deklarasi sebagai bacawapres untuk dampingi Anies Baswedan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
