Rapat koordinasi penanganan bencana tsunami Selat Sunda. (Foto: Dok. Kemenko PMK)
Rapat koordinasi penanganan bencana tsunami Selat Sunda. (Foto: Dok. Kemenko PMK)

Kemenko PMK Imbau Masyarakat Menjauh dari Pantai

Nasional berita kemenko pmk
Pelangi Karismakristi • 12 Januari 2019 12:37
Jakarta: Terkait percepatan penanganan bencana tsunami di Selat Sunda, Kemenko PMK mangimbau masyarakat agar mengungsi dari pantai setidaknya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sesuai aturan Perpres Nomor 51 Tahun 2016.
 
Hal tersebut dikatakan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Sonny Harry Harmadi pada rapat koordinasi penanganan bencana tsunami Selat Sunda bersama Bupati Pandeglang, Bupati Lampung Selatan, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Setkab, TNI, Polri, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung, Jumat 11 Januari 2019.
 
Sonny juga meminta agar Pemda dan BPBD segera menyusun rencana siaga darurat yang berisi penetapan jalur dan lokasi evekuasi. "Begitu pula dengan mekanisme koordinasi evakuasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat," kata Sonny dalam keterangan tertulisnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Soal pengungsi, dia meminta agar BNPB dan Kementerian Sosial memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebaik-baiknya. Sedangkan tentang huntara, lanjut Sonny, saat ini ada dua pilihan yang bisa diambil masyarakat yaitu dibantunkan huntara atau disewakan rumah.
 
"Namun terlebih dahulu Pemda harus mendata penerima manfaat dan disahkan oleh bupati. Demikian pula dengan kebutuhan pemenuhan jaminan hidup. Seperti halnya bencana NTB dan Sulteng, bantuan stimulan rumah juga akan diberikan oleh pemerintah dengan besaran Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, Rp10 juta untuk rumah rusak ringan," katanya.
 
Selain itu, Sonny juga meminta agar Badan Geologi Kementerian ESDM dapat segera menyampaikan peta rawan bencana berdasarkan kajian geologi. "Peta tersebut disampaikan ke Kementerian ATR sebagai dasar menyusun perbaikan rencana tata ruang wilayah untuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang," tutur Sonny.
 
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pandeglang Irna Nurlita memaparkan total korban meninggal Selat Sunda di wilayahnya sebanyak 351 orang. Korban ini terdiri dari 117 orang penduduk Pandeglang, 239 orang non penduduk Pandeglang, dan lima orang korban tak teridentifikasi.
 
"Penanganan yang sudah dilakukan pemerintah di antaranya evakuasi korban luka dan meninggal, penyedian layanan dasar pengungsi, pengerahan personil TNI/Polri/relawan, pertolongan medis, psikososial dan upaya penanganan tanggap darurat lainnya," ucap Irna.
 
Irna juga telah memutuskan untuk tak memperpanjang masa tanggap darurat. Kabupaten Pandeglang kini telah masuk ke dalam fase transisi ke pemulihan, mulai 6 Januari hingga 5 April 2019.
 
"Adapun tindak lanjut penanganan yaitu menetapkan lahan rumah sementara (huntara), verifikasi dan validasi data calon penghuni huntara, penyiapan lahan dan pembangunan huntara, dan pemindahan pengungsi dari lokasi pengungsian ke huntara," ujarnya.
 
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melaporkan jumlah lorban meninggal akibat tsunami berjumlah 118 orang, korban luka-luka sejumlah 1.555 orang, dan korban hilang 7 orang. Meski masih dalam fase tanggap darurat, Nanang menyampaikan bahwa diupayakan masyarakat secepatnya akan mendapatkan bantuan hunian tetap sesuai arahan Presiden. BNPB juga menyampaikan bahwa desa-desa yang rawan bencana ke depannya akan diperkuat menjadi desa tangguh bencana.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif