Palu: Sebanyak 1.200 hunian sementara korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi dipastikan rampung akhir Desember 2018. Hunian itu akan ditempati kurang lebih 14.000 kepala keluarga.
"Pembangunan huntara itu sudah berjalan, diharapkan akhir bulan depan itu selesai untuk 1.200 dikali 12, itu berarti bisa 14 ribu KK bisa ditampung di hunian dua itu tadi," kata kata Wakil Presiden Jusuf Kalla. usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, 11 November 2018.
Sebanyak 1.200 hunian dibangun dengan menggunakan model knockdown atau bongkar pasang berukuran 12 x 26,4 meter persegi yang terdiri atas 12 bilik di setiap cluster.
Huntara tersebut akan digunakan untuk masyarakat pengungsi korban bencana alam yang sejak peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada akhir September lalu tinggal di tenda pengungsian.
"Huntara itu sampai semua rakyat itu mandiri setelah itu. Kalau setelah di huntara, ya masyarakat sudah bisa hidup mandiri lah. Sudah ada dapur umumnya, mereka masing-masing kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu rumahnya dibikinkan," ujar Wapres.
Masyarakat, yang tempat tinggalnya rusak atau hancur akibat bencana alam tersebut, dapat menempati hunian sementara hingga rumahnya dapat ditinggali lagi. Bagi warga yang tinggal di kawasan zona merah, mereka bisa menempati hunian sementara hingga relokasi selesai dilakukan pemerintah daerah.
"Ini kan dalam keadaan darurat; karena kalau tidak (segera), nanti telat lagi pembangunan rumah rakyat itu. Rakyat tinggal di tenda-tenda kan bagaimana nanti, kasihan, (masuk) musim hujan," ujarnya.
Kalla juga sempat meninjau proses pembangunan kawasan hunian sementara di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, dan di Kelurahan Petobo, Kota Palu.
Turut serta dalam rombongan Wapres yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Palu: Sebanyak 1.200 hunian sementara korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi dipastikan rampung akhir Desember 2018. Hunian itu akan ditempati kurang lebih 14.000 kepala keluarga.
"Pembangunan huntara itu sudah berjalan, diharapkan akhir bulan depan itu selesai untuk 1.200 dikali 12, itu berarti bisa 14 ribu KK bisa ditampung di hunian dua itu tadi," kata kata Wakil Presiden Jusuf Kalla. usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, 11 November 2018.
Sebanyak 1.200 hunian dibangun dengan menggunakan model
knockdown atau bongkar pasang berukuran 12 x 26,4 meter persegi yang terdiri atas 12 bilik di setiap
cluster.
Huntara tersebut akan digunakan untuk masyarakat pengungsi korban bencana alam yang sejak peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada akhir September lalu tinggal di tenda pengungsian.
"Huntara itu sampai semua rakyat itu mandiri setelah itu. Kalau setelah di huntara, ya masyarakat sudah bisa hidup mandiri lah. Sudah ada dapur umumnya, mereka masing-masing kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu rumahnya dibikinkan," ujar Wapres.
Masyarakat, yang tempat tinggalnya rusak atau hancur akibat bencana alam tersebut, dapat menempati hunian sementara hingga rumahnya dapat ditinggali lagi. Bagi warga yang tinggal di kawasan zona merah, mereka bisa menempati hunian sementara hingga relokasi selesai dilakukan pemerintah daerah.
"Ini kan dalam keadaan darurat; karena kalau tidak (segera), nanti telat lagi pembangunan rumah rakyat itu. Rakyat tinggal di tenda-tenda kan bagaimana nanti, kasihan, (masuk) musim hujan," ujarnya.
Kalla juga sempat meninjau proses pembangunan kawasan hunian sementara di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, dan di Kelurahan Petobo, Kota Palu.
Turut serta dalam rombongan Wapres yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
