Krui: Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejumlah penginapan di kawasan wisata Pesisir Barat masih sepi pengunjung.
H Sarta, 51, salah satu pemilik penginapan di kawasan objek wisata pantai Tanjungsetia, Pekon Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan, menyebut okupansi kamar sangat rendah.
"Bahkan, hampir tidak ada pesanan sama sekali terhitung dari awal tahun hingga sekarang. Jadi sangat berpengaruh terhadap omzet kami. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah," kata dia, Selasa, 21 Desember 2021.
Sarta mengaku omzet penginapan terjun bebas hingga 90 persen. Omzet per bulan sebelum pandemi rata-rata 3 kamar per hari atau Rp4-5 juta sebulan, setelah pandemi kondisi menjadi sulit. Sering kali ia tak punya pemasukan selama satu bulan.
Padahal menurut Sarta, tarif per kamar relatif stabil. Penginapan miliknya mematok harga Rp250 ribu per malam baik itu pada hari biasa maupun saat libur.
Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di NTT
Ia menilai sepinya kunjungan wisatawan disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pemerintah daerah di masing-masing wilayah yang belum membebaskan kunjungan wisata serta kegiatan masyarakat di dalam dan luar daerah.
"Karena biasanya mayoritas kunjungan wisatawan di Pesisir Barat berasal dari Kotabumi, Waykanan, Tulangbawang, Bandar Lampung, serta daerah lainnya. Mungkin karena PPKM di masing-masing wilayah tersebut menyebabkan wisatawan belum bisa memasuki kawasan wisata kami," ujar dia.
Senada, Yogi, 27, pengelola penginapan Samudera Villas, di Pekon Mandiri mengatakan jumlah kunjungan di penginapan miliknya sejak pertengahan tahun hingga hari ini nol.
"Dari Juli 2021 hingga sekarang tidak ada pesanan yang masuk, sedangkan kami tetap membayar pajak ke Pemkab. Sehingga kami berharap agar pemkab sedikit meringankan beban kami," kata dia.
Sementara itu, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Pesisir Barat Andry Wibowo menyatakan ada sekitar 50 objek penginapan di kabupaten itu. Kemudian, sekitar 25-30 rumah makan, dan lima restoran rumah makan besar.
Ia menambahkan PHRI selama ini sifatnya menaungi keberadaan objek usaha tersebut. Sedangkan dalam kewajiban kepada pemerintah berada dalam kewenangan dinas terkait seperti dinas perizinan, dinas pendapatan daerah, dan dinas pariwisata.
Krui: Menjelang libur
Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejumlah penginapan di kawasan wisata Pesisir Barat masih sepi pengunjung.
H Sarta, 51, salah satu pemilik penginapan di kawasan objek wisata pantai Tanjungsetia, Pekon Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan, menyebut okupansi kamar sangat rendah.
"Bahkan, hampir tidak ada pesanan sama sekali terhitung dari awal tahun hingga sekarang. Jadi sangat berpengaruh terhadap omzet kami. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah," kata dia, Selasa, 21 Desember 2021.
Sarta mengaku omzet penginapan terjun bebas hingga 90 persen. Omzet per bulan sebelum pandemi rata-rata 3 kamar per hari atau Rp4-5 juta sebulan, setelah pandemi kondisi menjadi sulit. Sering kali ia tak punya pemasukan selama satu bulan.
Padahal menurut Sarta, tarif per kamar relatif stabil. Penginapan miliknya mematok harga Rp250 ribu per malam baik itu pada hari biasa maupun saat libur.
Baca juga:
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di NTT
Ia menilai sepinya kunjungan wisatawan disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pemerintah daerah di masing-masing wilayah yang belum membebaskan kunjungan wisata serta kegiatan masyarakat di dalam dan luar daerah.
"Karena biasanya mayoritas kunjungan wisatawan di Pesisir Barat berasal dari Kotabumi, Waykanan, Tulangbawang, Bandar Lampung, serta daerah lainnya. Mungkin karena PPKM di masing-masing wilayah tersebut menyebabkan wisatawan belum bisa memasuki kawasan wisata kami," ujar dia.
Senada, Yogi, 27, pengelola penginapan Samudera Villas, di Pekon Mandiri mengatakan jumlah kunjungan di penginapan miliknya sejak pertengahan tahun hingga hari ini nol.
"Dari Juli 2021 hingga sekarang tidak ada pesanan yang masuk, sedangkan kami tetap membayar pajak ke Pemkab. Sehingga kami berharap agar pemkab sedikit meringankan beban kami," kata dia.
Sementara itu, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Pesisir Barat Andry Wibowo menyatakan ada sekitar 50 objek penginapan di kabupaten itu. Kemudian, sekitar 25-30 rumah makan, dan lima restoran rumah makan besar.
Ia menambahkan PHRI selama ini sifatnya menaungi keberadaan objek usaha tersebut. Sedangkan dalam kewajiban kepada pemerintah berada dalam kewenangan dinas terkait seperti dinas perizinan, dinas pendapatan daerah, dan dinas pariwisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
