Suasana sidang putusan terdakwa petugas pemilu penyebab hilangnya suara PPP pada pemilu 2019, di Pengadilan Negeri Sleman, DIY, jUMAT, 12 jULI 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Suasana sidang putusan terdakwa petugas pemilu penyebab hilangnya suara PPP pada pemilu 2019, di Pengadilan Negeri Sleman, DIY, jUMAT, 12 jULI 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.

Petugas PPK di Sleman Dijatuhi Hukuman Empat Bulan Penjara

Nasional pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Ahmad Mustaqim • 12 Juli 2019 17:03
Sleman: Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman menvonis pelaku penyebab hilangnya ribuan surat suara PPP pada pemilu 2019 lalu, Anita Ratna Dewi melanggar hukum. Meski terbukti melakukan pidana, Anita tak perlu menjalani masa kurungan.
 
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anita Ratna Dewi dengan pidana penjara selama empat bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memutus terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan delapan bulan berakhir," kata hakim ketua, Suparna dalam sidang putusan di PN Sleman, Jumat, 12 Juli 2019.
 
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan petugas PPK Kecamatan Depok ini semula akan dijerat antara pasal 551 atau pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian majelis hakim menggunakan pasal 551 untuk mengadili Anita.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Anita Ratna Dewi secara terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu, yaitu sebagai anggota PPK atau PPS yang karena tindakannya merubah hasil berita acara rekapitulasi penghitungan peroleh suara," jelas Suparna.
 
Anita yang menjabat Kepala Divisi Data PPK Kecamatan Depok ini tak pernah datang saat dipanggil untuk klarifikasi oleh KPU dan Bawaslu. Menurut majelis hakim, faktor memberatkan bagi terdakwa yakni seharusnya bersikap netral dalam menjalani peran sebagai petugas pemilu.
 
Adapun faktor yang meringankan, perbuatan terdakwa sudah diperbaiki sehingga tidak terjadi hal yang merugikan.
 
"Menghukum pula pidana denda Rp5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama tiga bulan," ungkap Suparna.
 
Selain itu majelis hakim juga menyebut sejumlah barang bukti yang menegaskan kesalahan terdakwa. Mulai dari hard disk, flashdisk, gawai, hingga sejumlah dokumen pemilu, termasuk SK pengangkatan Anita menjadi anggota PPK Depok. "Menjatuhkan terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp5 ribu," pungkas Suparna.
 
Anita tak hadir dalam sidang pembacaan putusan itu. Namun, majelis hakim menyebut hal itu tidak menjadi masalah dengan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung maupun UU Pemilu.
 
Salah satu jaksa penuntut umum, Hanifah, mengatakan masih pikir-pikir menanggapi putusan majelis hakim. Ia mengatakan masih ada waktu tiga hari untuk mengambil keputusan langkah yang akan diambil.
 
"Putusan ini sebenarnya lebih berat karena tuntutan (dari jaksa) tiga bulan percobaan, dendanya sama. Kemarin subsider dua bulan," ujar Hanifah.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif