Petugas memadamkan lahan gambut. (Ant/Roni Muharrman)
Petugas memadamkan lahan gambut. (Ant/Roni Muharrman)

Pemerintah Cabut 8.000 Ha Lahan HGU yang Terbakar

Nasional kebakaran lahan
Arnoldus Dhae • 03 November 2015 16:05
medcom.id, Denpasar: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dipastikan mencabut dan mengeluarkan sekitar 8.000 hektar lahan yang terbakar dari kawasan hak guna usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan.
 
Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan saat ditemui dalam Semiloka Integrasi Tata Ruangan dan Pertanahan di Nusa Dua Bali, Selasa (3/11/2015).
 
"Kita akan cabut lahan HGU dan akan dikembalikan ke pemerintah atau negara selaku pemilik. Berapa pun yang terbakar, seluas itu pulalah yang kita cabut. Misalnya, seorang pengusaha punya 10 hektar, kemudian 2 hektar yang terbakar, maka 2 hektar itulah yang dikembalikan ke negara," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Ferry, jumlah ini masih terus berkembang karena sampai saat ini masih dilakukan pendataan dan investigasi. Yang sudah dipastikan adalah seluas 8 ribu hektar. Jumlah ini tersebar di enam provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.
 
Dia menambahkan, pengeluaran lahan tersebut tidak akan diberikan ke pemegang HGU lagi karena sudah melanggar ketentuan yang tertuang dalam HGU.
 
“Dalam ketentuan HGU sudah dijelaskan bahwa harus menjaga kesuburan tanah dan lingkungan. Ketika itu terganggu, kami menganggap dia tidak mampu menjaganya. Makanya kita keluarkan HGU-nya,” paparnya.
 
Dia menyatakan, kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan bisa dijadikan pelajaran. Termasuk, kebutuhan lahan untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil utama crude palm oil (CPO).
 
“Menurut kami berapa sebenarnya jumlah sawit yang dibutuhkan Indonesia guna menjadikan Indonesia sebagai penghasil utama CPO dan dari seluruh lahan berapa jumlah yang dibutuhkan sehingga kami bisa merancangnya serta dari perspektif kami bisa membatasinya,” tuturnya.
 
Menurutnya, menanam sawit bukan hal yang keliru. Yang harus dikontrol adalah berapa luas lahan yang sebenarnya dibutuhkan. Namun, pengeluaran sekitar 8 ribu hektar tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan produksi CPO.
 
Pengeluaran lahan HGU tersebut semata-mata karena pemegang HGU tersebut tidak menjaga lahan. Ia berharap dengan dicabutnya HGU tersebut sama sekali tidak mengurangi produksi CPO Indonesia sebagai negara produksi CPO terbesa dunia.
 

(SAN)

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif