Jakarta: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaksanaan 86 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp236,3 miliar. Percepatan diprioritaskan pada penyambungan jembatan, pembangunan tanggul, dan pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Baca juga: Penguatan Ekonomi Kreatif Jadi Bagian Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera per 9 September 2026, sebanyak 11 kementerian dan lembaga terlibat dalam pelaksanaan program pemulihan di Aceh Singkil.
Program tersebut mencakup sektor pekerjaan umum, pendidikan, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, UMKM, perindustrian, agama, kebudayaan, perhubungan, serta pertanahan dan tata ruang. Pemerintah daerah mendorong agar dukungan lintas sektor itu diarahkan pada kebutuhan prioritas yang dapat memulihkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat mitigasi bencana.
Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengatakan empat jembatan yang belum tersambung telah menghambat mobilitas dan distribusi hasil perkebunan masyarakat, terutama di Kecamatan Kuala Baru.
“Saat ini ada tiga jembatan Bailey dan satu jembatan Armco. Ini adalah jalan provinsi, akses untuk masyarakat di Kecamatan Kuala Baru untuk dapat membawa hasil buminya, seperti perkebunan sawit. Imbasnya, hasil bumi yang seharusnya dibawa ke luar daerah tidak bisa dijual,” kata Safriadi dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Monev di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Selain konektivitas, Pemkab Aceh Singkil mendorong penyelesaian tanggul banjir sepanjang 20 kilometer di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah. Saat ini, sekitar 2,2 kilometer tanggul telah selesai dibangun. Pemerintah daerah berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, terlebih lahan yang dibutuhkan telah dibebaskan.
“Ini sangat kami harapkan. Kalau hujan sedikit saja, banjir itu langsung masuk ke Kota Singkil. Kami minta agar diteruskan. Ini kami sudah bebaskan juga lahannya di sana sehingga bisa dengan mudah untuk dibangun. Inilah besar harapan kami,” ujar Safriadi.
Prioritas berikutnya ialah pemulihan SPAM Bendungan Sianjo-Anjo yang disiapkan untuk melayani masyarakat di empat kecamatan. Penanganan difokuskan pada penggantian jaringan perpipaan dan mesin pompa setelah infrastruktur lama mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.
“Berarti kita tinggal mengganti pipa, membangun pipa-pipa dan mesinnya untuk memompakan ke perumahan penduduk. Ini untuk empat kecamatan. Pipanisasi yang lama banyak hancur akibat bencana. Jadi, alangkah bagusnya kita bangun yang baru dan kita pindahkan ke Embung Sianjo-Anjo ini,” kata Safriadi.
Untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, Pemkab Aceh Singkil akan memperketat sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga. Koordinasi diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan, mencegah tumpang tindih kegiatan, dan memastikan anggaran digunakan pada kebutuhan yang belum tertangani.
Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mendorong kementerian, lembaga, dan Pemkab Aceh Singkil segera menyusun langkah teknis serta target pelaksanaan. Dengan demikian, program yang telah direncanakan dapat bergerak dari tahapan koordinasi menuju eksekusi di lapangan.
Jakarta: Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaksanaan 86 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp236,3 miliar. Percepatan diprioritaskan pada penyambungan jembatan, pembangunan tanggul, dan pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera per 9 September 2026, sebanyak 11 kementerian dan lembaga terlibat dalam pelaksanaan program pemulihan di Aceh Singkil.
Program tersebut mencakup sektor pekerjaan umum, pendidikan, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, UMKM, perindustrian, agama, kebudayaan, perhubungan, serta pertanahan dan tata ruang. Pemerintah daerah mendorong agar dukungan lintas sektor itu diarahkan pada kebutuhan prioritas yang dapat memulihkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat mitigasi bencana.
Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengatakan empat jembatan yang belum tersambung telah menghambat mobilitas dan distribusi hasil perkebunan masyarakat, terutama di Kecamatan Kuala Baru.
“Saat ini ada tiga jembatan Bailey dan satu jembatan Armco. Ini adalah jalan provinsi, akses untuk masyarakat di Kecamatan Kuala Baru untuk dapat membawa hasil buminya, seperti perkebunan sawit. Imbasnya, hasil bumi yang seharusnya dibawa ke luar daerah tidak bisa dijual,” kata Safriadi dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Monev di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Selain konektivitas, Pemkab Aceh Singkil mendorong penyelesaian tanggul banjir sepanjang 20 kilometer di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah. Saat ini, sekitar 2,2 kilometer tanggul telah selesai dibangun. Pemerintah daerah berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, terlebih lahan yang dibutuhkan telah dibebaskan.
“Ini sangat kami harapkan. Kalau hujan sedikit saja, banjir itu langsung masuk ke Kota Singkil. Kami minta agar diteruskan. Ini kami sudah bebaskan juga lahannya di sana sehingga bisa dengan mudah untuk dibangun. Inilah besar harapan kami,” ujar Safriadi.
Prioritas berikutnya ialah pemulihan SPAM Bendungan Sianjo-Anjo yang disiapkan untuk melayani masyarakat di empat kecamatan. Penanganan difokuskan pada penggantian jaringan perpipaan dan mesin pompa setelah infrastruktur lama mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.
“Berarti kita tinggal mengganti pipa, membangun pipa-pipa dan mesinnya untuk memompakan ke perumahan penduduk. Ini untuk empat kecamatan. Pipanisasi yang lama banyak hancur akibat bencana. Jadi, alangkah bagusnya kita bangun yang baru dan kita pindahkan ke Embung Sianjo-Anjo ini,” kata Safriadi.
Untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, Pemkab Aceh Singkil akan memperketat sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga. Koordinasi diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan, mencegah tumpang tindih kegiatan, dan memastikan anggaran digunakan pada kebutuhan yang belum tertangani.
Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mendorong kementerian, lembaga, dan Pemkab Aceh Singkil segera menyusun langkah teknis serta target pelaksanaan. Dengan demikian, program yang telah direncanakan dapat bergerak dari tahapan koordinasi menuju eksekusi di lapangan.
(SAW)
