Solo: Pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dinilai tidak menghormati pemerintah. Hal itu terkait konflik internal keluarga yang belum terselesaikan selama puluhan tahun terakhir.
"Keraton itu kan yang tidak pernah menghormati pemerintah (daerah), termasuk pemerintah pusat. Dulu Mendagri, Watimpres, Jenderal semua (pernah) ke sana. Dibuatkan draft (perdamaian) tapi gak dijalankan. Bahwa tata kelola keraton itu harus orang profesional," ujar Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 27 Desember 2022.
Dia mengatakan konflik keraton Solo tersebut hanya dapat diselesaikan oleh internal keluarga. Mereka seharusnya saling menghormati antar keluarga.
Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, yang terlibat konflik keraton merupakan satu keluarga.
"Dari kecil sampai sekarang kan bagian dari itu. Proses-proses (konflik) itu mau dikasih Keppres atau mau dikasih apapun ini tergantung keluarga besar keraton. Harusnya kita saling menghormati," bebernya.
Teguh menegaskan pemerintah tidak akan pergi ke keraton selama konflik masih belum terselesaikan dengan baik.
"Kalau kita tidak dihormati, ngapain kita ke sana. Njaluk (minta) dibangun, yang dibangun apanya? Saya tidak membela siapapun, tapi bagaimana negara hadir untuk melestarikan budaya. Orang lain suruh menghormati, dirinya sendiri tidak menghormati keberadaan keratonnya," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Solo: Pihak Keraton Kasunanan
Surakarta Hadiningrat dinilai tidak menghormati pemerintah. Hal itu terkait konflik internal keluarga yang belum terselesaikan selama puluhan tahun terakhir.
"Keraton itu kan yang tidak pernah menghormati pemerintah (daerah), termasuk pemerintah pusat. Dulu Mendagri, Watimpres, Jenderal semua (pernah) ke sana. Dibuatkan draft (perdamaian) tapi gak dijalankan. Bahwa tata kelola keraton itu harus orang profesional," ujar Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 27 Desember 2022.
Dia mengatakan konflik keraton Solo tersebut hanya dapat diselesaikan oleh internal keluarga. Mereka seharusnya saling menghormati antar keluarga.
Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, yang terlibat konflik keraton merupakan satu keluarga.
"Dari kecil sampai sekarang kan bagian dari itu. Proses-proses (konflik) itu mau dikasih Keppres atau mau dikasih apapun ini tergantung keluarga besar keraton. Harusnya kita saling menghormati," bebernya.
Teguh menegaskan pemerintah tidak akan pergi ke keraton selama konflik masih belum terselesaikan dengan baik.
"Kalau kita tidak dihormati,
ngapain kita ke sana.
Njaluk (minta) dibangun, yang dibangun apanya? Saya tidak membela siapapun, tapi bagaimana negara hadir untuk melestarikan budaya. Orang lain suruh menghormati, dirinya sendiri tidak menghormati keberadaan keratonnya," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
