Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menyiapkan bantuan bagi masyarakat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemprov Jabar masih mengkaji alokasi anggaran jika masyarakat harus mendapatkan bantuan di samping bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat.
Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, pihaknya hingga kini belum berencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat imbas dari kenaikan harga BBM. Terlebih, kenaikan BBM bersubsidi tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dialihkan ke BLT.
"Ya sementara belum ada, karena itu adalah kebijakan dari pusat, karena anggaran dari kita juga tadi kita bahas mengalami banyak keterbatasan," kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 5 September 2022.
Diakui gubernur yang akrab disapa Emil ini, Pemprov Jabar sebenarnya memiliki pos anggaran bantuan tidak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, anggaran BTT tersebut bisa digunakan jika terjadi keadaan darurat seperti awal pandemi covid-19.
"kita dorong dulu pelaksanaan BLT dari pusat, kalau pun nanti ada yang sifatnya urgen, nanti kita ada pos BTT (bantuan tidak terduga). BTT ini harus didefinisikan dulu, karena BTT ini hanya bisa keluar kalau situasinya darurat," beber Emil.
Sejauh ini, lanjut Emil, belum terjadi situasi darurat dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, Emil mengaku harus berkoordinasi dengan DPRD Jabar jika hendak mengeluarkan anggaran BTT tersebut untuk mengurangi beban masyarakat.
"Sehingga nanti-nanti kalau ada masuk kategori kedaruratan, kalau itu masuk kategori kedaruratan, anggaran itu dari provinsi bisa diperbantukan untuk mengurangi beban masyarakat," ujar Emil.
Sementara itu, Emil berharap penyaluran BLT BBM dari pemerintah pusat kepada masyarakat tepat sasaran. Jabar pun mendapat jatah 2,7 juta keluarga miskin yang mendapat bantuan BLT BBM yang telah mulai disalurkan oleh PT Pos Indonesia sejak 1 September kemarin.
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menyiapkan bantuan bagi masyarakat dampak dari kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemprov Jabar masih mengkaji alokasi anggaran jika masyarakat harus mendapatkan bantuan di samping bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat.
Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, pihaknya hingga kini belum berencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat imbas dari
kenaikan harga BBM. Terlebih, kenaikan BBM bersubsidi tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dialihkan ke BLT.
"Ya sementara belum ada, karena itu adalah kebijakan dari pusat, karena anggaran dari kita juga tadi kita bahas mengalami banyak keterbatasan," kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 5 September 2022.
Diakui gubernur yang akrab disapa Emil ini, Pemprov Jabar sebenarnya memiliki pos anggaran
bantuan tidak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, anggaran BTT tersebut bisa digunakan jika terjadi keadaan darurat seperti awal pandemi covid-19.
"kita dorong dulu pelaksanaan BLT dari pusat, kalau pun nanti ada yang sifatnya urgen, nanti kita ada pos BTT (bantuan tidak terduga). BTT ini harus didefinisikan dulu, karena BTT ini hanya bisa keluar kalau situasinya darurat," beber Emil.
Sejauh ini, lanjut Emil, belum terjadi situasi darurat dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, Emil mengaku harus berkoordinasi dengan DPRD Jabar jika hendak mengeluarkan anggaran BTT tersebut untuk mengurangi beban masyarakat.
"Sehingga nanti-nanti kalau ada masuk kategori kedaruratan, kalau itu masuk kategori kedaruratan, anggaran itu dari provinsi bisa diperbantukan untuk mengurangi beban masyarakat," ujar Emil.
Sementara itu, Emil berharap penyaluran BLT BBM dari pemerintah pusat kepada masyarakat tepat sasaran. Jabar pun mendapat jatah 2,7 juta keluarga miskin yang mendapat bantuan BLT BBM yang telah mulai disalurkan oleh PT Pos Indonesia sejak 1 September kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
