medcom.id, Surabaya: Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Agung Kuswandono mengaku kurang nyaman dengan data produksi garam yang berbeda antara pengusaha, petani rakyat, PT Garam dan BPS. Hal ini jadi masalah ketika bakal dilakukan impor garam.
Agung menyebut perbedaan data itu juga bakal terjadi ketika Kemenko Maritim terjun langsung dan melihat ke lapangan terkait produksi garam yang ada. Data yang didapat akan berbeda.
"Data yang sama itu penting, misalnya kenapa kita perlu impor, karena produksinya tinggal segini. Kalau sekarang data beda-beda ya susah, mari kita jujur, petani rakyat bilang garam belum terserap, pengusaha mengatakan kami sudah menyerap tapi perlu impor," beber Agung dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi dan Kualitas Garam Nasional di Pullman Hotel, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/10/2016).
Untuk itu kata dia penting adanya data yang sama, dengan begitu kalaupun bakal diadakan impor garam tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan.
Direktur Utama PT Garam Agung Budiyono mengaku data produksi garam berbeda-beda. Untuk itu dia berharap, adanya kejujuran baik dari pengusaha maupun petani rakyat.
Sebagai penghasil garam milik BUMN, Agung mengaku pernah menemukan pengusaha berbohong soal impor garam. Dalam data, si pengusaha menyebut sekian jumlah dalam impor, nyatanya yang diimpor hanya setengahnya.
"Itu baru satu, nggak tau pengusaha yang lain. Untuk itu, pengusaha harus jujur, jangan birokrat saja yang disuruh jujur. Marilah kita sama-sama jujur," ujar Agung.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jatim Muhammad Hasan berharap, dalam waktu dekat pemerintah memiliki data yang benar terkait sisa stok garam 2016 baik di pengusaha, petani rakyat maupun PT Garam. Sehingga bila akan diadakan impor garam bisa terarah.
"Jangan kemudian pemerintah tergesa-gesa tiba-tiba impor garam. Kami berharap impor dilakukan, tapi mudah-mudahan garam rakyat cukup, kalau kurang itu kebijakan pemerintah, kami berharap garam rakyat bisa habis untuk kebutuhan anolami cuaca yang kurang mendukung," pungkas dia.
medcom.id, Surabaya: Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Agung Kuswandono mengaku kurang nyaman dengan data produksi garam yang berbeda antara pengusaha, petani rakyat, PT Garam dan BPS. Hal ini jadi masalah ketika bakal dilakukan impor garam.
Agung menyebut perbedaan data itu juga bakal terjadi ketika Kemenko Maritim terjun langsung dan melihat ke lapangan terkait produksi garam yang ada. Data yang didapat akan berbeda.
"Data yang sama itu penting, misalnya kenapa kita perlu impor, karena produksinya tinggal segini. Kalau sekarang data beda-beda ya susah, mari kita jujur, petani rakyat bilang garam belum terserap, pengusaha mengatakan kami sudah menyerap tapi perlu impor," beber Agung dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi dan Kualitas Garam Nasional di Pullman Hotel, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/10/2016).
Untuk itu kata dia penting adanya data yang sama, dengan begitu kalaupun bakal diadakan impor garam tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan.
Direktur Utama PT Garam Agung Budiyono mengaku data produksi garam berbeda-beda. Untuk itu dia berharap, adanya kejujuran baik dari pengusaha maupun petani rakyat.
Sebagai penghasil garam milik BUMN, Agung mengaku pernah menemukan pengusaha berbohong soal impor garam. Dalam data, si pengusaha menyebut sekian jumlah dalam impor, nyatanya yang diimpor hanya setengahnya.
"Itu baru satu, nggak tau pengusaha yang lain. Untuk itu, pengusaha harus jujur, jangan birokrat saja yang disuruh jujur. Marilah kita sama-sama jujur," ujar Agung.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jatim Muhammad Hasan berharap, dalam waktu dekat pemerintah memiliki data yang benar terkait sisa stok garam 2016 baik di pengusaha, petani rakyat maupun PT Garam. Sehingga bila akan diadakan impor garam bisa terarah.
"Jangan kemudian pemerintah tergesa-gesa tiba-tiba impor garam. Kami berharap impor dilakukan, tapi mudah-mudahan garam rakyat cukup, kalau kurang itu kebijakan pemerintah, kami berharap garam rakyat bisa habis untuk kebutuhan anolami cuaca yang kurang mendukung," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
