NEWSTICKER
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)

Jawa Timur Siaga Bencana Hidrometeorologi

Nasional antisipasi banjir
Amaluddin • 22 Desember 2019 15:17
Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi. Penetapan status berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/650/KPTS/013/2019 dan berlaku sejak 16 Desember 2019 hingga 150 hari ke depan di seluruh Jatim.
 
"Kepala BPBD (Badan Penanggulang Bencana Daerah) dan kepala daerah diharapkan siaga dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan," kata Kepala BPBD Jatim, Suban Wahyudiono, Sabtu, 21 Desember 2019.
 
Suban mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya telah mengeluarkan imbauan akan potensi bencana dan agar dilakukan antisipasi dampak dari bencana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan antisipasi ini, Jatim diharapkan dalam kondisi siap menghadapi bencana hidrometeorologi," ujarnya.
 
Berdasarkan pemetaan BPBD Jatim, ada 22 kabupaten/kota di Jatim rawan bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Bencana itu didominasi hujan dan tanah longsor.
 
Daerah rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya. Seperti Sungai Bengawan Solo di sepanjang wilayah Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Madiun, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya.
 
Kemudian dampak luapan Sungai Brantas meliputi Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Lalu di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan meluapnya Sungai Welang dan di Madura disebabkan oleh luapan Sungai Kemuning yakni wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
 
"Daerah-daerah ini setiap tahunnya langganan banjir, dan banjir bandang," terang Suban.
 
Bencana hidrometeorologi lainnya adalah longsor. Potensi bencana ini terjadi di wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan. Di daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit-bukit yang kerap longsor saat musim hujan.
 
Suban mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD, Pemerintah Daerah (Pemda), dan pihak-pihak terkait seperti Basarnas, Tagana, Tim SAR, PMI, dan TNI-Polri guna mengantisipasi potensi bencana. Kemudian membentuk lembaga-lembaga penanggulangan bencana, baik dari pemerintah maupun swasta.
 
"Kami berharap peran aktif masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah, maupun provinsi dalam penanganan bencana alam. Disamping itu juga sudah kami siapkan jalur evakuasi, lokasi evakuasi dan titik-titik penampungan pengungsi," kata Suban.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif