Batu: Jumlah pelapor dugaan kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, telah menembus 29 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu.
Ketua Sekretariat Tetap P2TP2A Kota Batu, Daisy Pangalila, mengatakan posko pengaduan dugaan kasus kekerasan seksual di SMA SPI sebelumnya telah dibuka di Polres Batu pada 3 Juni 2021 lalu. Dari posko pengaduan atau hotline tersebut didapat 29 pelapor hingga saat ini.
"Kami hanya salah satu hotline, dari tiga hotline yang disiapkan. Saya hanya menyampaikan tentang angka, data yang masuk, 29 pengadu," katanya saat konferensi pers Koalisi Children Protection Malang Raya di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu 9 Juni 2021.
Puluhan pelapor tersebut merupakan para korban dugaan kekerasan seksual, fisik, verbal, serta eksploitasi ekonomi. Mereka saat ini berdomisili di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Baca: Korban Serangan Seksual di SPI Minta Sekolah Tidak Ditutup
"(Pelapor), adalah anak-anak di Sekolah SPI dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Data saya kirimkan ke Polres Kota Batu, dan kemudian akan dikirim ke Polda Jatim," imbuhnya.
Sementara itu, Koalisi Children Protection Malang Raya yang merupakan gabungan organisasi-organisasi masyarakat sipil menyatakan beberapa sikap terkait dugaan kekerasan fisik, psikis, seksual, serta eksploitasi tenaga kerja di SMA SPI. Antara lain:
1. Kami prihatin atas dugaan kasus Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan eksploitasi tenaga kerja yang dilaporkan terjadi di SMA SPI Kota Batu.
2. Kami percaya terhadap laporan dugaan kaaus tersebut yang telah disampaikan ke Polda Jawa Timur serta institusi lain yang sedang mendampingi para korban.
3. Kami mendukung upaya penyidikan atas laporan kasus tersebut yang saat ini sedang ditangani Polda Jatim. Kami percaya institusi penegak hukum bekerja jujur, seksama hingga tuntas dalam menegakkan keadilan dan hak-hak konstitusionsl bagi para korban.
4. Kami mendorong agar para korban dan keluarganya mendapat pendampingan psikologis dari psikolog klinis/psikiater atau dari lembaga/institusi yang kompeten termasuk LPSK untuk menguatkan mereka melewati masa masa sulit ini, serta mengatasi trauma atas apa yang dialami.
5. Kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur agar menghentikan sementara proses penerimaan peserta didik baru di SPI tahun ajaran 2021-2022 sampai kasus ini berkekuatan hukum tetap/incrach.
6. Kami meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemkot Batu bekerjasama memastikan siswa yang saat ini berada dalam lingkungan SPI tetap mendapatkan haknya belajar dan menuntut ilmu dengan aman tanpa rasa takut.
7. Kami mendorong agar Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur menghentikan semua oprasional bisnis di dalam sekolah yang mempekerjakan siswa siswi SPI.
8. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk membangun SOP pencegahan kekerasan di sekolah sekolah sebagai salah satu bentuk mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah manapun.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu membuka posko pengaduan untuk para korban yang hendak melaporkan kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Jawa Timur. Sebelumnya, diketahui ada 21 korban yang telah melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan JE, pemilik sekaligus pengelola SMA SPI.
"Kami sudah membuka posko pengaduan di Polres Kota Batu mulai Kamis (3 Juni 2021)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, MD Forkan, Jumat 4 Juni 2021.
Sementara itu, Koalisi Children Protection Malang Raya yang merupakan gabungan organisasi-organisasi masyarakat sipil menyatakan beberapa sikap terkait dugaan kekerasan fisik, psikis, seksual, serta eksploitasi tenaga kerja di SMA SPI. Antara lain:
1. Kami prihatin atas dugaan kasus Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan eksploitasi tenaga kerja yang dilaporkan terjadi di SMA SPI Kota Batu.
2. Kami percaya terhadap laporan dugaan kaaus tersebut yang telah disampaikan ke Polda Jawa Timur serta institusi lain yang sedang mendampingi para korban.
3. Kami mendukung upaya penyidikan atas laporan kasus tersebut yang saat ini sedang ditangani Polda Jatim. Kami percaya institusi penegak hukum bekerja jujur, seksama hingga tuntas dalam menegakkan keadilan dan hak-hak konstitusionsl bagi para korban.
4. Kami mendorong agar para korban dan keluarganya mendapat pendampingan psikologis dari psikolog klinis/psikiater atau dari lembaga/institusi yang kompeten termasuk LPSK untuk menguatkan mereka melewati masa masa sulit ini, serta mengatasi trauma atas apa yang dialami.
5. Kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur agar menghentikan sementara proses penerimaan peserta didik baru di SPI tahun ajaran 2021-2022 sampai kasus ini berkekuatan hukum tetap/incrach.
