Belasan Dokter Spesialis di RSUD Pasaman Barat Mogok Kerja, Pelayanan Masyarakat Terganggu

Sumbar: Belasan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, melakukan aksi mogok kerja. Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terganggu. Aksi mogok kerja itu diduga lantaran 18 dokter spesialis tidak mendapatkan tambahan penghasilan selain dari uang remunerasi yang diterima selama ini. Kepala Bidang Perencanaan dan Program RSUD Pasaman Barat Nasri Subarjo Can didampingi Kepala Bidang Pelayanan, Jely, mengatakan mogok kerja dokter spesialis itu berdasarkan surat ke manajemen karena mereka meminta kepastian untuk tambahan penghasilan atau tambahan perbaikan penghasilan (TPP). Menurutnya, pihak rumah sakit tidak bisa mencairkan anggara karena setelah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan anggaran tidak bisa dicairkan karena dokter spesialis telah memperoleh remunerasi.   "Jika dibayarkan maka tentu melanggar aturan dan regulasi yang ada karena akan terjadi pembayaran ganda," ujar Jely, Selasa, 22 November 2022.   Ia mengatakan pihaknya telah menggelar rapat terkait persoalan itu dan akan mencarikan solusinya. Namun, Direktur RSUD Yandri masih melaksanakan tugas di Kota Padang, sehingga masih menunggu kebijakan yang akan dilakukan.   Sementara itu, pasien yang telah terlanjur datang ke RSUD akan diberikan arahan untuk berobat ke rumah sakit terdekat. "Bagi yang terlanjur datang tentu kecewa. Namun pelayanan di bagian umum, IGD, dan poli gigi tetap buka," ucap dia.   Jely menuturkan, pihaknya segera mencarikan solusinya nanti agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Sementara itu, anggota DPRD Pasaman Barat Syafridal yang langsung turun ke RSUD merasa prihatin dengan apa yang terjadi yang mengakibatkan pelayanan terganggu.   "Pihak rumah sakit harus menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Ini sudah jelas mengganggu pelayanan ke masyarakat. Jangan persoalan ini berlarut-larut," tegas Syafridal. Menurut dia, seharusnya dokter spesialis tidak memaksakan kehendak dan taat kepada aturan yang ada. Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak.   "Ini jelas sangat merugikan masyarakat. Kami akan menyurati Ikatan Dokter Indonesia mengenai masalah ini. Solusi ini harus ada dengan cepat. Kasihan masyarakat yang ingin berobat," ucap dia. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id