Malang: Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, dilarang mengambil cuti pada 31 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Kebijakan tersebut tertuang pada Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang nomor 800/8397/35.07.301/2020.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, mengatakan, kebijakan tersebut telah disosialisasikan. Seluruh ASN tidak boleh mengambil cuti selain yang sudah ditetapkan sebagai cuti bersama.
"Sudah ada pengajuan cuti. Ada delapan pengajuan cuti yang kami tolak. Kami kan juga berkewajiban untuk memeriksa, apa alasan cuti tersebut," katanya, Rabu, 30 Desember 2020.
Nurman menjelaskan, cuti hanya diperbolehkan bagi ASN yang sakit atau melahirkan. Selain itu, cuti juga diperbolehkan untuk alasan yang dinilai penting dan tidak bisa ditinggalkan.
Baca juga: Pelanggar Prokes di Tangsel Dihukum Merenung di Pemakaman Khusus Covid-19
"Yang kami tolak itu cuti biasa," imbuhnya.
Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Malang. Sebab, ASN dikhawatirkan bakal bepergian atau melakukan perjalanan jika diizinkan mengambil cuti.
"Jika ASN cuti, mereka dikhawatirkan liburan atau pergi ke suatu daerah. Ini berarti ada pergerakan manusia. Bisa menjadi media penyebaran,” ungkapnya.
Nurman berharap SE tersebut bisa diperhatikan bagi setiap ASN Pemkab Malang. Sebab, pihaknya tidak akan segan memberi sanksi bagi ASN yang kedapatan melanggar.
"Tentunya akan ada sanksi. Sesuai kriterianya, apakah ringan, sedang, atau berat. Nanti akan dikaji jika ada. Seperti libur Natal kemarin, kita kan juga sidak dengan Inspektorat di beberapa OPD," tegas dia.
Malang: Seluruh
Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, dilarang mengambil cuti pada 31 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Kebijakan tersebut tertuang pada Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang nomor 800/8397/35.07.301/2020.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, mengatakan, kebijakan tersebut telah disosialisasikan. Seluruh ASN tidak boleh mengambil cuti selain yang sudah ditetapkan sebagai cuti bersama.
"Sudah ada pengajuan cuti. Ada delapan pengajuan cuti yang kami tolak. Kami kan juga berkewajiban untuk memeriksa, apa alasan cuti tersebut," katanya, Rabu, 30 Desember 2020.
Nurman menjelaskan, cuti hanya diperbolehkan bagi ASN yang sakit atau melahirkan. Selain itu, cuti juga diperbolehkan untuk alasan yang dinilai penting dan tidak bisa ditinggalkan.
Baca juga:
Pelanggar Prokes di Tangsel Dihukum Merenung di Pemakaman Khusus Covid-19
"Yang kami tolak itu cuti biasa," imbuhnya.
Kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Malang. Sebab, ASN dikhawatirkan bakal bepergian atau melakukan perjalanan jika diizinkan mengambil cuti.
"Jika ASN cuti, mereka dikhawatirkan liburan atau pergi ke suatu daerah. Ini berarti ada pergerakan manusia. Bisa menjadi media penyebaran,” ungkapnya.
Nurman berharap SE tersebut bisa diperhatikan bagi setiap ASN Pemkab Malang. Sebab, pihaknya tidak akan segan memberi sanksi bagi ASN yang kedapatan melanggar.
"Tentunya akan ada sanksi. Sesuai kriterianya, apakah ringan, sedang, atau berat. Nanti akan dikaji jika ada. Seperti libur Natal kemarin, kita kan juga sidak dengan Inspektorat di beberapa OPD," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
