ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Penyelidikan Kasus Penganiayaan Dosen UMI Makassar Dinilai Lamban

Nasional penganiayaan Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law
Muhammad Syawaluddin • 13 November 2020 18:49
Makassar: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan menilai penyelidikan kasus salah tangkap dan penganiayaan saat unjuk rasa 8 Oktober 2020 lalu yang dilakukan pihak kepolisian lamban.
 
Kuasa Hukum Dosen UMI, Abdul Azis Saleh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Polda Sulsel melakukan penyelidikan kasus salah tangkap dan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum kepolisian terhadap Dosen Fakultas Hukum UMI, Andry Wardhana Mamonto.
 
"Penyidik belum mengambil visum et repertum di RS Ibnu Sina. Ini harus diatensi," kata Abdul Azis, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 13 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: BNPB Minta Pengelola Barak Cegah Penularan Covid-19
 
Dia menjelaskan hasil visum et repertum tersebut masih berada di Rumah Sakit Ibnu Sina. Padahal kasus ini sudah diproses lebih dari sebulan atau 30 hari kerja.
 
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyatakan bahwa dalam kasus yang mengakibatkan korban babak belur itu ada beberapa saksi kunci yang sampai saat ini tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal saksi itu kemungkinan bisa menjelaskan duduk perkara kasus tersebut.
 
"Saksi fakta pada saat kejadian juga belum diambil keterangannya yaitu tukang bakso dan dua orang laki-laki penjual salad buah yang ada saat itu," jelasnya.
 
Ia pun berharap pihak kepolisian bisa bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum) serta asas non diskriminasi (tidak membeda-bedakan). Demi pertanggungjawaban kepada Korban dan keluarganya bahkan terhadap masyarakat Sulsel.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif