Denpasar: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali menilai vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. Namun, soal data terkait vaksinasi masih simpang siur sehingga keakuratannya diragukan.
"ORI Bali sangat berkepentingan tentang vaksinasi ini untuk menggambarkan ke publik, bagaimana kinerja petugas dan efektifitas vaksin. Secara umum cukum baik," ungkap Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab, Senin, 9 Februari 2021.
Menurut Umar, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah soal data. Dari data yang dikumpulkan ORI Bali, terjadi perbedaan.
Data riil di lapangan dengan data yang ada di aplikasi mengalami perbedaan. Di antaranya pada aplikasi PCARE BPJS yang sering terjadi kesulitan input data, adanya perubahan jadwal, stok vaksin, serta kendala lainnya.
Baca juga: 91,2% Petugas Medis di Tulungagung Telah Divaksin Covid-19
"Ini soal data yang tidak cocok. Misalnya di lapangan mereka merasa jumlah nakes sudah divaksin tetapi laporan di aplikasi tidak terbaca. Penyebabnya banyak, bisa belum diinput, tidak diinput, atau salah input data. Data ini bisa mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan penanganan selanjutnya," ujarnya.
Ombudsman Bali meminta agar seluruh stakeholder segera melakukan perbaikan dan pencocokan data. ORI Bali menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan tentang kendala aplikasi PCARE.
"Berikut juga publikasi transparansi kepada masyarakat terkait sarana prasarana pendukung vaksinasi," (Arnoldus Dhae)
Denpasar: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali menilai
vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. Namun, soal data terkait vaksinasi masih simpang siur sehingga keakuratannya diragukan.
"ORI Bali sangat berkepentingan tentang vaksinasi ini untuk menggambarkan ke publik, bagaimana kinerja petugas dan efektifitas vaksin. Secara umum cukum baik," ungkap Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab, Senin, 9 Februari 2021.
Menurut Umar, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah soal data. Dari data yang dikumpulkan ORI Bali, terjadi perbedaan.
Data riil di lapangan dengan data yang ada di aplikasi mengalami perbedaan. Di antaranya pada aplikasi PCARE BPJS yang sering terjadi kesulitan input data, adanya perubahan jadwal, stok vaksin, serta kendala lainnya.
Baca juga:
91,2% Petugas Medis di Tulungagung Telah Divaksin Covid-19
"Ini soal data yang tidak cocok. Misalnya di lapangan mereka merasa jumlah nakes sudah divaksin tetapi laporan di aplikasi tidak terbaca. Penyebabnya banyak, bisa belum diinput, tidak diinput, atau salah input data. Data ini bisa mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan penanganan selanjutnya," ujarnya.
Ombudsman Bali meminta agar seluruh stakeholder segera melakukan perbaikan dan pencocokan data. ORI Bali menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan tentang kendala aplikasi PCARE.
"Berikut juga publikasi transparansi kepada masyarakat terkait sarana prasarana pendukung vaksinasi," (Arnoldus Dhae)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
