Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan (Pas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar), Maulidi Hilal. Medcom.id/ Roni Kurniawan
Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan (Pas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar), Maulidi Hilal. Medcom.id/ Roni Kurniawan

Kadiv PAS Kemenkumham Jabar Keluarkan Maklumat Kepada Seluruh Kepala UPT

Nasional Hukum Kemenkumham Jawa Barat
Roni Kurniawan • 12 Mei 2022 23:14
Bandung: Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan (Pas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar), Maulidi Hilal, langsung memimpin rapat seluruh kepala UPT Pemasyarakatan se-Jabar di aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jabar, Kota Bandung.
 
Hal itu dilakukan usai pisah sambut dengan Kadiv Pas Kemenkumham Jabar sebelumnya yakni Taufiqurrakhman yang kini bertugas sebagai Kakanwil Papua Barat.
 
Baca: Menkumham Instruksikan Jajarannya Fokus Layani Publik Usai Libur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para Kepala UPT tersebut terdiri dari Kepala Lapas, Rutan, LPKA, Bapas dan Rupbasan. Dalam rapat itu, Hilal membahas kondisi personil pegawai di setiap UPT, membahas usulan mutasi dan usulan pejabat struktural  UPT Pemasyarakatan yang sering dilewatkan. Padahal hal itu harus sesuai dengan Permenkumham Nomor 30 tahun 2018.
 
Lebih lanjut, Hilal mengulas perihal substantif dan fasilitatif, disiplin pegawai, manajemen SDM di lingkungan pemasyarakatan. "Kita harus sama-sama memahami bahwa pemasyarakatan memiliki peranan vital di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, kita harus bersama-sama menyatukan hati dan pikiran untuk meningkatkan kinerja di Lingkungan Kemenkumham Jabar" kata Hilal di Kanwil Kemenkumham Jabar, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Hilal pun menegaskan jika ada usulan, pihaknya akan membawa sendiri daftar usulan tersebut ke Ditjen Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti. Ia menyoroti terkait Fasilitatif setiap UPT yang membutuhkan Sarpras guna mendukung pelaksanaan tugas agar dapat membuat usulan terkait kebutuhan tersebut ke Kantor Wilayah.
 
Beberapa hal lain yang penting harus segera direalisasikan yakni,  setiap UPT terdapat ruangan khusus pemantauan CCTV serta disiapkan petugas khusus pemantaunya.
 
Hal memgenai pembinaan personel setiap petugas (oknum) yang melakukan penyimpangan kode etik dan disiplin untuk dilakukan pembinaan oleh UPT tersebut, tetapi apabila sesudah dilakukan pembinaan tidak ada perubahan harus segera membuat BAP Pegawai tersebut sebagai dasar pemanggilan untuk dilakukan pembinaan kepada pegawai yang bersangkutan di Kantor Wilayah.
 
Demikian pula tentang pembinaan, Kadiv PAS menegaskan untuk dilakukan pembinaan jasmani kepada Pegawai setiap minggu pada Jumat di seluruh UPT se-Jawa Barat.
 
"Seluruh UPT juga mengumumkan adanya pegawai terbaik setiap bulannya sebagai acuan pelaksanaan tugas pegawai sehingga terpacu melaksanakan tugas lebih baik lagi," jelasnya.
 
Selain itu, setiap ada kunjungan pimpinan dari pusat maupun wilayah, agar Kepala UPT menghadirkan pejabat, staf dan petugas penjagaan agar informasi atau perintah maupun arahan yang disampaikan oleh pimpinan dapat diterima om seluruh pegawai secara merata.
 
"Jika tidak dapat hadir pegawai tersebut akan mengisi daftar hadir yang di lakukan di Kanwil Jawa Barat Divisi PAS," ungkap Hilal.
 
Saat yang sama, beberapa Kepala UPT memberikan pertanyaan kepada Kadiv PAS terkait permasalahan yang terjadi di internal UPT. Salah satunya Kalapas Sukabumi, Christo Toar, terkait tindakan deteksi dini terhadap pegawai yang bermasalah tetapi sulit ditemukan bukti.
 
"Masalah tersebut bisa pergunakan unit Intelijen UPT untuk mencari bukti, Membuat BAP tentang pegawai tersebut dan Tracking nomor HP dengan bantuan Polri," jawab hilal.
 
Hal yang sama dilontarkan Kalapas Bogor, Waskito, terkait pembinaan pegawai yang sudah pernah mengirimkan seorang pegawai ke kantor wilayah. Ia memohon agar pegawai yang sudah dilakukan pembinaan di Kanwil untuk tidak dikembalikan ke UPT asal.
 
"Upayakan untuk UPT masing masing, setiap pegawai yang terindikasi sulit diatasi dilakukan pembinaan di UPT masing-masing terlebih dahulu dan apabila sudah tidak tertangani silahkan buat usulan untuk dikirim ke Kanwil'", tegas Hilal.
 
Maklumat selanjutnya yakni tukar pegawai antar UPT akan disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah untuk Birokrasinya.
 
Pada akhir rapat, Hilal mengingatkan seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di Jabar agar terus melakukan 3 kunci Pemasyarakatan Maju +1, Back to Basic sesuai intruksi Dirjen Pemasyarakatan.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif