Akun Twitter Polisi Like Konten Porno, ASN Muslim di Sulsel Wajib Salat Berjemaah

Jakarta: Sejumlah peristiwa menjadi pemberitaan utama di berbagai daerah sepanjang Senin, 8 November 2021. Di antaranya, akun Twitter Polresta Bogor, Polda Jawa Barat, kedapatan memberi tanda suka pada konten pornografi. Ada pula edaran yang dikeluarkan Pemprov Sulawesi Selatan berisi kewajiban menunaikan salat berjemaah bagi aparatur sipil negara (ASN). Peristiwa-peristiwa itu terangkum dalam kanal Daerah Medcom.id. Berikut ulasannya: 1. Akun Twitter Polresta Bogor Like Konten Porno, Polda Jabar Buka Suara Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) merespons soal akun Twitter Polresta Bogor yang menyukai konten porno. Saat ini polisi tengah mendalami kemungkinan akun @PolresBogorKota diretas atau tidak.    "Kita sudah mempunyai akun-akun itu sudah lama sekali. Selama ini tidak ada masalah dengan seperti ini. Polres Bogor Kota akan melakukan penyelidikan terkait penggunaan tersebut. Siapa yang me-like akun yang tidak bagus itu ya," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago, di Bandung, Senin, 8 November 2021.   Erdi mengatakan hal seperti ini tak pernah terjadi. Sebab, kata dia, penggunaan media sosial yang dimiliki Polri diawasi ketat. Bahkan, dia menegaskan kerap memimpin supervisi penggunaan media sosial. Selengkapnya, di sini 2. Lewat Surat Edaran, Pemprov Sulsel Wajibkan ASN Muslim Salat Berjemaah Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan surat edaran untuk pegawai beragama Islam di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan. Semua pegawai diwajibkan untuk salat berjemaah dan membaca Alquran.   Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan dengan nomor 451/10533/B.Kesra tentang imbauan gerakan salat berjamaah dan literasi Alquran bagi ASN yang beragama Islam.    "Menghentikan seluruh kegiatan saat azan berkumandang dan segera melaksanakan salat fardhu secara berjemaah di masjid atau musala terdekat," kata, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam surat edaran tersebut, Senin, 8 November 2021. Selengkapnya, di sini 3. Cianjur Tangguhkan Insentif RT Tak Capai Target Vaksinasi Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak akan mencairkan dana insentif bagi Ketua RT jika target vaksinasi tidak mencapai 70 persen di lingkungannya.   Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan kebijakan menangguhkan pembayaran insentif tersebut karena masih banyak Ketua RT dinilai tidak serius dalam menjalankan program vaksinasi. Hingga saat ini pencapaian vaksinasi masih di bawah 50 persen dari target 1,9 juta penerima.   "Saya banyak mendapat laporan dari warga bahwa RT sering cuek, tidak mau mengajak warga untuk divaksin. Sehingga insentif RT untuk sementara ditangguhkan sebelum pencapaian vaksinasi di wilayah tersebut 70 persen," katanya, Senin, 8 November 2021. Selengkapnya, di sini