SMP Swasta di Bantul Nyaris Tanpa Siswa Baru

Bantul: SMP Yayasan Pendidikan Sanden di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tampak sunyi. Meski sekolah ini terdiri atas tiga kelas, namun kegiatan belajar nyaris tak terlihat. Pada masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), SMP swasta tersebut tak mendapat pendaftar. Namun, baru awal pekan ini ada seorang siswa mendaftar.  "Kami baru menerima siswa satu orang. Itu pun daftarnya kemarin," kata Kepala SMP Yayasan Pendidikan Sanden, Krisna Agam Prasetya pada Selasa, 16 Juli 2024.  Sedikitnya siswa yang mendaftar itu membuat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tak bisa dilakukan pada Senin, 15 Juli 2024. Krisna mengatakan MPLS dilakukan pada hari kedua masa tahun ajaran 2024/2025.  MPLS dengan hanya seorang siswa baru tak bisa dilakukan tanpa melibatkan siswa lama. Pihak sekolah lantas menyelenggarakan MPLS dengan peserta siswa kelas 8 dan kelas 9.   "Jumlah siswa kami total hanya 7 orang. Lima siswa di kelas 9, serta kelas 8 dan 7 masing-masing satu orang," ujar dia.  Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak dalam situasi ini. Ia menduga kebijakan sistem zonasi untuk PPDB sekolah negeri berdampak langsung pada sedikitnya jumlah siswa di sekolah swasta. Terlebih, kuota sistem zonasi sekitar 55 persen. "Anak-anak sekitar sekolah sini jadi lari ke sekolah negeri," ucapnya. Sistem zonasi memang tak mensyaratkan pendaftar sekolah negeri memiliki nilai baik. Calon peserta didik cukup tinggal pada jarak tertentu sesuai ketentuan PPDB di sekolah negeri yang dituju.  Minimnya jumlah siswa di SMP itu berimbas langsung pada finansial sekolah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah hanya terbatas karena diberikan berdasarkan jumlah peserta didik. Di sisi lain, honor pengajar di sekolah tersebut tak jarang telat dibayarkan.    "Jadi kami bantuan kadang dari sumbangan masyarakat dan alumni. Siswa juga tidak bayar SPP bulanan, hanya bayar uang ujian itu pun pas kelas 9," ujarnya.  Kondisi tak jauh beda dialami SMP 2 Veteran Kabupaten Bantul yang hanya menerima satu siswa baru. Meski sekolah swasta, SMP tersebut tetap menggratiskan biaya pendidikan anak didiknya.  "Sekolah gratis saja siswanya hanya sedikit apalagi disuruh bayar," kata Kepala Sekolah SMP 2 Veteran Kabupaten Bantul, Oktiana Purnomo Wahyu Hidayat.  Demi keberlanjutan sekolah, ia mengatakan tengah merencanakan pembayaran SPP bagi anak didiknya. Namun, pihaknya masih membuat konsep dan besaran nominal yang harus dibayarkan anak didik. Ia menyebut dana BOS dari pusat dan daerah dengan jumlah siswa sedikit tak bisa dijadikan penjamin operasional sekolah bisa berjalan.