Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meraih penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghargaan diberikan atas upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam penegakan HAM di korporasi.
Agus Fatoni mengatakan ada 12 kabupaten/kota di Sumsel yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM pada 2023. Daerah tersebut yakni Pagar Alam, Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Pali, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, dan OKU Selatan.
"Sesuai ketentuan Kemenkumham karena 50 persen telah mendapatkan penghargaan peduli HAM, maka provinsi diberikan penghargaan karena telah melakukan pembinaan," ucap Fatoni melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Maret 2024.
Fatoni menyebut saat ini isu HAM masih menjadi sorotan, baik dari Non Governmental Organization (NGO) dan negara-negara maju. Menurutnya, isu HAM bukan hanya menjadi perhatian dari pihak pemerintah melainkan pihak korporasi.
Fatoni mengatakan guna memberikan pemenuhan HAM terhadap pelaku usaha/bisnis maka dibentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM Sumsel yang dikukuhkan. Ini dikarenakan kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tak hanya menjadi milik negara melainkan juga tanggung jawab korporasi di bidang bisnis.
"Berbagai isu HAM di bidang bisnis, seperti penggunaan tenaga kerja anak (di bawah umur), hak-hak tenaga kerja wanita, gaji yang di bawah upah minimum propinsi/upah minimum kabupaten/kota serta perbudakan, masih menjadi isu sentral hingga saat ini," ungkapnya.
Melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, isu miring HAM di sektor bisnis diharapkan dapat diminimalisasi. Guna mencapai hal tersebut perlu sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah.
Fatoni menyebut permasalahan HAM merupakan permasalahan global yang muncul di setiap negara, tidak terkecuali bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, semua pihak telah bersepakat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.
"Kami menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai vocal point Nasional Bisnis dan HAM dan diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi semua pihak dalam menciptakan bisnis yang berbasis HAM di negara yang kita cintai ini," ujar Fatoni.
Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM yang dikukuhkan akan bekerja secara maksimal untuk dapat memastikan para pelaku usaha telah memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM di lingkungan Provinsi Sumsel. Fatoni berharap tim tersebut dapat menjaga silaturahmi dan koordinasi antar lembaga instansi pemerintah.
"Harapan kami semoga momen pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel ini dapat memperbaiki citra bisnis yang lebih baik dan membantu memberikan kontribusi serta terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel," ujarnya.
Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meraih penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghargaan diberikan atas upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam penegakan
HAM di korporasi.
Agus Fatoni mengatakan ada 12 kabupaten/kota di Sumsel yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM pada 2023. Daerah tersebut yakni Pagar Alam, Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Pali, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, dan OKU Selatan.
"Sesuai ketentuan Kemenkumham karena 50 persen telah mendapatkan penghargaan peduli HAM, maka provinsi diberikan penghargaan karena telah melakukan pembinaan," ucap Fatoni melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Maret 2024.
Fatoni menyebut saat ini isu
HAM masih menjadi sorotan, baik dari Non Governmental Organization (NGO) dan negara-negara maju. Menurutnya, isu HAM bukan hanya menjadi perhatian dari pihak pemerintah melainkan pihak korporasi.
Fatoni mengatakan guna memberikan pemenuhan HAM terhadap pelaku usaha/bisnis maka dibentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM Sumsel yang dikukuhkan. Ini dikarenakan kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tak hanya menjadi milik negara melainkan juga tanggung jawab korporasi di bidang bisnis.
"Berbagai isu HAM di bidang bisnis, seperti penggunaan tenaga kerja anak (di bawah umur), hak-hak tenaga kerja wanita, gaji yang di bawah upah minimum propinsi/upah minimum kabupaten/kota serta perbudakan, masih menjadi isu sentral hingga saat ini," ungkapnya.
Melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, isu miring HAM di sektor bisnis diharapkan dapat diminimalisasi. Guna mencapai hal tersebut perlu sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah.
Fatoni menyebut permasalahan HAM merupakan permasalahan global yang muncul di setiap negara, tidak terkecuali bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, semua pihak telah bersepakat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.
"Kami menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai vocal point Nasional Bisnis dan HAM dan diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi semua pihak dalam menciptakan bisnis yang berbasis HAM di negara yang kita cintai ini," ujar Fatoni.
Tim Gugus Tugas Bisnis dan
HAM yang dikukuhkan akan bekerja secara maksimal untuk dapat memastikan para pelaku usaha telah memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM di lingkungan Provinsi Sumsel. Fatoni berharap tim tersebut dapat menjaga silaturahmi dan koordinasi antar lembaga instansi pemerintah.
"Harapan kami semoga momen pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel ini dapat memperbaiki citra bisnis yang lebih baik dan membantu memberikan kontribusi serta terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
