Jakarta: Penempatan aparat TNI/Polri di Kabupaten Nduga, Papua, ternyata meresahkan warga sekitar. Mereka ketakutan dan mengungsi. Akibatnya, 11 distrik mati suri.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, yang dipimpin langsung oleh Bupati Nduga Yairus Gwijangge. Pertemuan berlangsung di lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
Personel TNI/Polri diterjunkan ke Nduga untuk mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Namun, warga di 11 distrik ketakutan dan memilih mengungsi ke daerah lain.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga Namia Wijangge menjelaskan, kegelisahan masyarakat disebabkan aparat yang ditugaskan menjaga keamanan pembangunan infrastruktur justru masuk ke kampung-kampung.
Hal itu membangkitkan memori kelam masyarakat terhadap peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma.
"Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang, sehingga persoalan ini mau diselesaikan sangat susah," kata Namia.
Pemkab Nduga juga tidak bisa memantau langsung kondisi masyarakat di 11 distrik tersebut karena mendapat ancaman dari KKB.
"Mereka (KKB) menganggap kami yang bekerja di dalam pemerintahan sebagai pegawai Republik Indonesia, sehingga diancam akan ditembak jika masuk ke sana," ucap Namia.
Melihat kondisi tersebut, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta agar personel TNI/Polri ditarik mundur.
"Kami dengan harapan penuh meminta kepada Bapak Presiden (Jokowi) melalui Ketua DPR untuk menarik anggota TNI/Polri," kata Bupati Nduga Yairus Gwijangge.
Setelah mendengarkan keluhan tersebut, Bamsoet berjanji akan melakukan evaluasi.
"Saya akan mengupayakan untuk mempertemukan berbagai pihak di sana untuk melakukan evaluasi lagi," kata Bamsoet.
Politikus Golkar itu menerima usulan mereka bahwa penjagaan cukup dilakukan oleh aparat yang ada di Kabupaten Nduga.
"Misalnya dengan Kodim, Polres, itu yang harus diberdayakan lebih kuat lagi. Karena Polres dan Kodim di sana sudah mengenal masyarakat, sehingga pengamanannya bisa dilakukan bersama-sama masyarakat," kata Bamsoet.
Namun, Bamsoet meminta jaminan agar keamanan di Kabupaten Nduga, khususnya lokasi pembangunan infrastruktur, dalam keadaan kondusif. Terutama dari teror atau serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Tidak boleh ada lagi petugas atau aparat kita yang tewas akibat serangan kelompok yang tidak bertanggung jawab," ujar Bamsoet.
Jakarta: Penempatan aparat TNI/Polri di Kabupaten Nduga, Papua, ternyata meresahkan warga sekitar. Mereka ketakutan dan mengungsi. Akibatnya, 11 distrik mati suri.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, yang dipimpin langsung oleh Bupati Nduga Yairus Gwijangge. Pertemuan berlangsung di lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
Personel TNI/Polri diterjunkan ke Nduga untuk mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Namun, warga di 11 distrik ketakutan dan memilih mengungsi ke daerah lain.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga Namia Wijangge menjelaskan, kegelisahan masyarakat disebabkan aparat yang ditugaskan menjaga keamanan pembangunan infrastruktur justru masuk ke kampung-kampung.
Hal itu membangkitkan memori kelam masyarakat terhadap peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma.
"Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang, sehingga persoalan ini mau diselesaikan sangat susah," kata Namia.
Pemkab Nduga juga tidak bisa memantau langsung kondisi masyarakat di 11 distrik tersebut karena mendapat ancaman dari KKB.
"Mereka (KKB) menganggap kami yang bekerja di dalam pemerintahan sebagai pegawai Republik Indonesia, sehingga diancam akan ditembak jika masuk ke sana," ucap Namia.
Melihat kondisi tersebut, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta agar personel TNI/Polri ditarik mundur.
"Kami dengan harapan penuh meminta kepada Bapak Presiden (Jokowi) melalui Ketua DPR untuk menarik anggota TNI/Polri," kata Bupati Nduga Yairus Gwijangge.
Setelah mendengarkan keluhan tersebut, Bamsoet berjanji akan melakukan evaluasi.
"Saya akan mengupayakan untuk mempertemukan berbagai pihak di sana untuk melakukan evaluasi lagi," kata Bamsoet.
Politikus Golkar itu menerima usulan mereka bahwa penjagaan cukup dilakukan oleh aparat yang ada di Kabupaten Nduga.
"Misalnya dengan Kodim, Polres, itu yang harus diberdayakan lebih kuat lagi. Karena Polres dan Kodim di sana sudah mengenal masyarakat, sehingga pengamanannya bisa dilakukan bersama-sama masyarakat," kata Bamsoet.
Namun, Bamsoet meminta jaminan agar keamanan di Kabupaten Nduga, khususnya lokasi pembangunan infrastruktur, dalam keadaan kondusif. Terutama dari teror atau serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Tidak boleh ada lagi petugas atau aparat kita yang tewas akibat serangan kelompok yang tidak bertanggung jawab," ujar Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
