ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

UMP Papua Rp3,5 Juta

Nasional ump
Roylinus Ratumakin • 06 Januari 2020 12:14
Jayapura: Gubernur Papua Lukas Enembe menetapkan Upah Mimimum Provinsi (UMP) Papua 2020 sebesar Rp3.516.700. Upah itu naik Rp276.700 dari yang sebelumnya Rp3.240.900.
 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, mengatakan kenaikan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/369/Tahun 2019 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
 
“Keputusan mempertimbangkan beberapa aspek yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang mana peningkatannya sekitar 8,5 persen.Untuk itu, setiap instansi baik pemerintah maupun swasta diimbau untuk segera melaksanakannya,” kata Piet, Senin, 6 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Piet mengatakan, kenaikan upah minimum ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan kota, namun kebijakan untuk menaikan atau tidak itu kembali kepada masing-masing daerah.
 
“Ada beberapa kabupaten kota yang mengusulkan tetap mengacu pada UMP, tapi ada satu kabupaten yang mengusulkan untuk melakukan penangguhan, namun itu tidak bisa dilakukan karena sudah ketetapan pemerintah sehingga harus dilaksanakan oleh semua instansi,” ujarnya.
 
Dirinya berharap dengan adanya peningkatan pengupahan akan memberikan peningkakatan produktivitas kerja para pekerja sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan.
 
“Ini yang menjadi tujuan utama dari pemerintah agar terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua, karena diketahui indeks pembangunan manusia masih berada pada level yang perlu harus ditingkatkan,” katanya.
 
Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah pegawai sesuai UMP, kata Piet, bisa melakukan penangguhan. Artinya, kondisi perusahaan belum stabil sehingga tidak mampu atau menunda melakukan itu, tapi ketika pada waktu yang sudah stabil perusahaan tetap harus membayar kekurangan.
 
“Jadi tidak bisa perusahaan tidak melaksanakan keputusan ini, karena apabila tidak dilaksanakan bisa dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten/kota atau bahkan ke provinsi langsung,” ujarnya.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif