Kulon Progo: Sebanyak 32 kepala keluarga di Kecamatan Temon, Kulon Progo belum mau menyerahkan lahannya kepada PT Angkasa Pura I. Sedianya, lahan tersebut akan dibangun New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) pada April 2018 mendatang.
Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I Devy W. Suradji mengatakan, pembebasan lahan tidak boleh mundur. Sebab, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki PT AP I berakhir Maret 2018.
"Kita enggak bisa mundur. Makanya sebelum April kami harapkan selesai. Kami akan rangkul semua agar bisa membangun bersama-sama," kata Devy di kantor Help Desk NYIA, Wates, Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2018.
Devy menyampaikan, 19 dari 32 KK sudah melakukan pengukuran. Namun, bukan berarti mereka setuju membebaskan lahannya.
"Kalau setuju full belum. Makanya kami mendekati secara persuasif," imbuh dia.
Dari 32 KK, sebanyak 20 KK tidak pernah hadir dalam pertemuan maupun dalam sosialisasi yang dilakukan PT AP I. Sementara 11 KK menolak jumlah ganti rugi yang diberikan dan 1 KK masih dalam perkara.
Kendati begitu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memiliki strategi khusus untuk membujuk warga. Salah satunya menyukseskan proses konsiyasi.
"Karena banyak warga yang menolak itu masih wait and see. Bagaimana sih yang konsiyasi kemarin. Kalau itu sukses kan bisa menjadi magnet bagi yang belum setuju itu," terang Hasto.
PT AP I telah menyiapkan dana sekitar Rp4,1 triliun untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan NYIA. Luas lahan yang dibayarkan AP I sekitar 587,3 hektare.
Luas itu mencakup lima desa, 19 dusun, 2.700 KK, dan 4.400 bidang tanah. Luas tersebut telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY usai melakukan pengukuran.
Kulon Progo: Sebanyak 32 kepala keluarga di Kecamatan Temon, Kulon Progo belum mau menyerahkan lahannya kepada PT Angkasa Pura I. Sedianya, lahan tersebut akan dibangun New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) pada April 2018 mendatang.
Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I Devy W. Suradji mengatakan, pembebasan lahan tidak boleh mundur. Sebab, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki PT AP I berakhir Maret 2018.
"Kita enggak bisa mundur. Makanya sebelum April kami harapkan selesai. Kami akan rangkul semua agar bisa membangun bersama-sama," kata Devy di kantor Help Desk NYIA, Wates, Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2018.
Devy menyampaikan, 19 dari 32 KK sudah melakukan pengukuran. Namun, bukan berarti mereka setuju membebaskan lahannya.
"Kalau setuju full belum. Makanya kami mendekati secara persuasif," imbuh dia.
Dari 32 KK, sebanyak 20 KK tidak pernah hadir dalam pertemuan maupun dalam sosialisasi yang dilakukan PT AP I. Sementara 11 KK menolak jumlah ganti rugi yang diberikan dan 1 KK masih dalam perkara.
Kendati begitu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memiliki strategi khusus untuk membujuk warga. Salah satunya menyukseskan proses konsiyasi.
"Karena banyak warga yang menolak itu masih wait and see. Bagaimana sih yang konsiyasi kemarin. Kalau itu sukses kan bisa menjadi magnet bagi yang belum setuju itu," terang Hasto.
PT AP I telah menyiapkan dana sekitar Rp4,1 triliun untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan NYIA. Luas lahan yang dibayarkan AP I sekitar 587,3 hektare.
Luas itu mencakup lima desa, 19 dusun, 2.700 KK, dan 4.400 bidang tanah. Luas tersebut telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY usai melakukan pengukuran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
