Jakarta: Menkopolhukam Mahfud MD mengeklaim mayoritas warga Pulau Rempang menyatakan persetujuan relokasi dengan kompensasi. Mahfud menyebut persetujuan relokasi diberikan 80 persen kepala keluarga (KK) dari total 1.200 KK.
"Rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 (Rabu 6 September 2023) itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80 persen sudah setuju semua," kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 11 September 2023.
Baca juga: Polisi Tetapkan 7 Tersangka Dalam Bentrokan di Rempang Batam
Mahfud menyebut pihaknya bersama pengembang memberi ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi, dibangunkan rumah ukuran tipe 45 dan uang Rp120 juta per KK. Pihaknya menyediakan lahan seluas 2.000 hektare di dekat pantai.
Menurut Mahfud, ganti rugi tersebut tergolong besar. Bahkan setiap KK diberikan Rp1 juta untuk uang sewa rumah sembari menunggu proses relokasi dinyatakan tuntas.
Namun Mahfud menyayangkan terjadi kericuhan di lokasi. Ia menilai kericuhan lantaran informasi detail terkait persetujuan dan kompensasi tidak tersebar merata di tengah warga setempat.
"Bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa, ada yang memprovokasi. Oleh sebab itu saya berharap kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini," tegas Mahfud.
Jakarta: Menkopolhukam Mahfud MD mengeklaim mayoritas warga Pulau Rempang menyatakan persetujuan relokasi dengan kompensasi. Mahfud menyebut persetujuan relokasi diberikan 80 persen kepala keluarga (KK) dari total 1.200 KK.
"Rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 (Rabu 6 September 2023) itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80 persen sudah setuju semua," kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 11 September 2023.
Baca juga:
Polisi Tetapkan 7 Tersangka Dalam Bentrokan di Rempang Batam
Mahfud menyebut pihaknya bersama pengembang memberi ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi, dibangunkan rumah ukuran tipe 45 dan uang Rp120 juta per KK. Pihaknya menyediakan lahan seluas 2.000 hektare di dekat pantai.
Menurut Mahfud, ganti rugi tersebut tergolong besar. Bahkan setiap KK diberikan Rp1 juta untuk uang sewa rumah sembari menunggu proses relokasi dinyatakan tuntas.
Namun Mahfud menyayangkan terjadi kericuhan di lokasi. Ia menilai kericuhan lantaran informasi detail terkait persetujuan dan kompensasi tidak tersebar merata di tengah warga setempat.
"Bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa, ada yang memprovokasi. Oleh sebab itu saya berharap kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini," tegas Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
