Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (rakor) Ganjar dengan 17 bupati. Para bupati dibagi tugas untuk menangani kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas.
"Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," kata Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Senin, 13 Februari 2023.
Adapun, 17 Kabupaten itu adalah Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang. Kemudian Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Ganjar menerangkan sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan terjun langsung ke lapangan.
"Di Sragen tadi umpama, ternyata di luar data yang sudah ada, Sragen melakukan verifikasi faktual di lapangan, dicari lagi menurut kriteria yang ada ada berapa, ini yang kita kejar," ungkap Ganjar.
Selain itu, kata Ganjar, para bupati juga telah melaksanakan instruksi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing.
"Ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan beberapa kabupaten mengembangkan lebih baik," ujar Ganjar.
Melalui CSR hingga optimalisasi Baznas, dapat menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jateng mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada September 2022 dibanding September 2021. Kini, jumlah penduduk miskin di Jateng tinggal 10,98 persen.
Ganjar berharap para bupati dapat mensupervisi jajarannya untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Dia juga meminta para bupati melaporkan hasil supervisi setiap minggu.
"Kita minta bantuan teman-teman Bupati ini agar bisa koordinasikan camat sebagai supervisor dari desa-desa, nah ini kita tagih. Minggu depan harapan kita sudah mulai kelihatan intervensinya. Tadi sudah muncul ide-ide bagus," ungkap Ganjar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 17 Kabupaten ada empat komponen. Yakni jamban sebanyak 50.618, air minum 16.715, listrik 8.646, kemudian Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebanyak 19.573.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Ganjar Pranowo menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan
kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (rakor) Ganjar dengan 17 bupati. Para bupati dibagi tugas untuk menangani kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas.
"Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," kata Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Senin, 13 Februari 2023.
Adapun, 17 Kabupaten itu adalah Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang. Kemudian Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Ganjar menerangkan sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan terjun langsung ke lapangan.
"Di Sragen tadi umpama, ternyata di luar data yang sudah ada, Sragen melakukan verifikasi faktual di lapangan, dicari lagi menurut kriteria yang ada ada berapa, ini yang kita kejar," ungkap Ganjar.
Selain itu, kata Ganjar, para bupati juga telah melaksanakan instruksi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing.
"Ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan beberapa kabupaten mengembangkan lebih baik," ujar Ganjar.
Melalui CSR hingga optimalisasi Baznas, dapat menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jateng mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada September 2022 dibanding September 2021. Kini, jumlah penduduk miskin di Jateng tinggal 10,98 persen.
Ganjar berharap para bupati dapat mensupervisi jajarannya untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Dia juga meminta para bupati melaporkan hasil supervisi setiap minggu.
"Kita minta bantuan teman-teman Bupati ini agar bisa koordinasikan camat sebagai supervisor dari desa-desa, nah ini kita tagih. Minggu depan harapan kita sudah mulai kelihatan intervensinya. Tadi sudah muncul ide-ide bagus," ungkap Ganjar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 17 Kabupaten ada empat komponen. Yakni jamban sebanyak 50.618, air minum 16.715, listrik 8.646, kemudian Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebanyak 19.573.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
