Bali: Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan negara hadir dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk kepastian hukum atas tanah rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni saat menjadi narasumber dalam acara Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth in Tenure Reform Processes yang diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC), Tenure Facility Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Koalisi Keadilan Tenurial.
Bertempat di Prama Sanur Beach, Provinsi Bali, Raja Juli menyampaikan Perkembangan Reforma Agraria dengan mendorong terobosan percepatan redistribusi tanah dan pendaftaran tanah komunal dan ulayat.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menjelaskan proses penyelesaian konflik agrarian yang dialami rakyat membutuhkan figur kepemimpinan yang persuasif dan berorientasi pada solusi untuk sebesar-besarnya kepentinngan rakyat.
“Konflik agraria yang dialami oleh masyarakat Desa Tambaksari di Pasuruan selama 100 tahun jika tidak dilakukan pemimpin yang punya komitmen kuat seperti Presiden Jokowi tidak akan pernah terwujud,” ungkap Raja Juli.
Selain Redistibusi Tanah, Raja Juli juga menjelaskan komitmen kuat itu juga terwujud dalam proses legalisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah 8 tahun terakhir.
“Saat Presiden Jokowi memimpin, jumlah bidang tanah yang tersertifikasi baru 40 juta bidang. Tetapi perhari ini, telah mencapai 85 juta bidang tanah. Jadi 8 tahun sekarang setara dengan 54 tahun pemerintah sebelumnya,” kata Raja Juli.
Raja Juli juga menjelaskan, kementerian ATR/BPN sebagai instisusi yang lebih untuk mewujudkan keadilan pertanahan masih memiliki banyak daftar tunggu di berbagai lokasi untuk dilakukan redistribusi tanah. Hal ini akan bisa dilakukan lebih cepat saat terjadi kolaborasi antara pemerintah dengan Gerakan Reforma Agraria.
“Ada problem yang tidak sederhana saat pelaksanaan reforma agraria itu dilakukan. Kami mengharapkan kolaborasi yang lebih erat dengan Gerakan Reforma Agraria dalam proses percepatan redistribusi tersebut,” kata Raja Juli.
Bali: Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan negara hadir dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk kepastian hukum atas tanah rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni saat menjadi narasumber dalam acara Asia Learning Exchange on Social Inclusiveness and Youth in Tenure Reform Processes yang diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC), Tenure Facility Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Koalisi Keadilan Tenurial.
Bertempat di Prama Sanur Beach, Provinsi Bali, Raja Juli menyampaikan Perkembangan Reforma Agraria dengan mendorong terobosan percepatan redistribusi tanah dan pendaftaran tanah komunal dan ulayat.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menjelaskan proses penyelesaian konflik agrarian yang dialami rakyat membutuhkan figur kepemimpinan yang persuasif dan berorientasi pada solusi untuk sebesar-besarnya kepentinngan rakyat.
“Konflik agraria yang dialami oleh masyarakat Desa Tambaksari di Pasuruan selama 100 tahun jika tidak dilakukan pemimpin yang punya komitmen kuat seperti Presiden Jokowi tidak akan pernah terwujud,” ungkap Raja Juli.
Selain Redistibusi Tanah, Raja Juli juga menjelaskan komitmen kuat itu juga terwujud dalam proses legalisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah 8 tahun terakhir.
“Saat Presiden Jokowi memimpin, jumlah bidang tanah yang tersertifikasi baru 40 juta bidang. Tetapi perhari ini, telah mencapai 85 juta bidang tanah. Jadi 8 tahun sekarang setara dengan 54 tahun pemerintah sebelumnya,” kata Raja Juli.
Raja Juli juga menjelaskan, kementerian ATR/BPN sebagai instisusi yang lebih untuk mewujudkan keadilan pertanahan masih memiliki banyak daftar tunggu di berbagai lokasi untuk dilakukan redistribusi tanah. Hal ini akan bisa dilakukan lebih cepat saat terjadi kolaborasi antara pemerintah dengan Gerakan Reforma Agraria.
“Ada problem yang tidak sederhana saat pelaksanaan reforma agraria itu dilakukan. Kami mengharapkan kolaborasi yang lebih erat dengan Gerakan Reforma Agraria dalam proses percepatan redistribusi tersebut,” kata Raja Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
