Subang: Persebaran covid-19 yang masif telah menyebabkan korban jiwa dan mengganggu perekonomian seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah menjamin hadirnya negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman melalui berbagai program sebagai bentuk jaring pengaman sosial, antara lain yaitu program Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sebanyak 1.467.082 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan mendapat BST yang diwakili 25 KPM dalam seremoni bertajuk Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Subang.
Untuk penyaluran BST di Kabupaten Subang kali ini, disaksikan langsung oleh Menteri Sosial Juliari P Batu Bara bersama Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
PT Pos Indonesia telah menyalurkan BST tahap 7 sebesar Rp440.124.600.000, untuk wilayah Jawa Barat. Pada tahap 8, BST akan ada tambahan bantuan yang berasal dari BLT Dana Desa.
Alokasi bantuan sosial tunai (BST) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat dana tambahan dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).
BLT DD merupakan program bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 5.313 keluarga penerima manfaat (KPM).
Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jabar, termasuk daerah yang mendapatkan tambahan dana bantuan tersebut. Sebanyak 51 KPM tercatat berhak menerima bantuan di desa itu.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Dalam arahannya, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa bantuan sosial tunai ini merupakan kolabarasi pada era kementerian Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi dalam program bantuan sosial. Dari Kemendesa PDTT ada dana desa yang disalurkan sebagai jaring pengaman sosial dalam penanganan covid-19. Ada sebagian dana desa yang sudah habis dan selanjutnya diambil alih Kementerian Sosial.
Abdul Halim mengilustrasikan bentuk kerja bersama ini sebagai orkestra yang luar biasa antar kementerian.
"Subang merupakan kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di seluruh Indonesia. Hal ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Terutama pemerintah daerah (pemda)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama, saat menghadiri penyaluran BST di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Kamis, 5 November 2020.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Menurut catatan Ditjen PFM Kemensos, penyaluran BST Kabupaten Subang ditujukan untuk 184.329 KPM senilai Rp663,5 miliar. Sementara, BST non PKH ditujukan untuk 49.265 KPM, senilai Rp24,6 miliar.
Alokasi untuk Provinsi Jabar, yaitu jumlah KPM penerima BST sebanyak 1,5 juta KPM, senilai Rp5,4 triliun. Untuk BST non PKH ditujukan kepada 1,8 juta KPM, senilai Rp900 miliar.
"Kegiatan ini dilakukan secara serentak dan bertahap di seluruh Tanah Air untuk mengatasi krisis sosial ekonomi bagi warga miskin melalui jaring pengaman sosial dalam bentuk BST," kata Asep.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan penyaluran bantuan merupakan wujud kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, antara lain dengan penyaluran BST dari Kemensos, dan BLT DD dari Kemendes PDTT.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Dalam menunjang kesuksesan penyaluran program bantuan ini diperlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemda hingga perangkat RT/RW, dan tingkat desa/kelurahan. Peran mereka sangat penting untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan.
"Kegiatan penyaluran bantuan sosial hari ini bisa terselenggara berkat koordinasi yang baik dengan Pemprov Jabar dan Pemkab Subang," ujar Mensos Juliari.
Lebih lanjut Mensos menyebutkan kunci sukses jaring pengaman sosial ialah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kelurahan penting untuk melakukan verifikasi terhadap sembilan juta warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), karena mereka yang mengetahui keberadaan warga miskin di lingkungannya," ujar Mensos Juliari.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Mensos Juliari juga mengingatkan kepada seluruh KPM penerima bantuan agar memanfaatkannya dengan baik. Dana tersebut bergunauntuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bukan dihabiskan untuk barang konsumtif.
"Presiden juga berpesan dalam pengambilan BST agar berlangsung tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan bersama. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," katanya.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi menambahkan, penyaluran BST bergantung pada kerja sama kepala desa.
"Karena mereka (kepala desa) yang mengirimkan undangan kepada KPM. Kepala desa di Subang sangat kooperatif, menyampaikan undangan kepada KPM sehingga pembagian sesuai jadwal," ucap Faisal.
Faisal menegaskan dalam penyelenggaraan penyaluran BST, PT Pos Indonesia tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.
"Jadwal kami atur agar menghindari kerumunan dan penyalurannya pun diatur sesuai protokol kesehatan," kata Faisal.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Iwan Taufik Purwanto, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang Deden Hendriana, dan perwakilan BRI.
Subang: Persebaran covid-19 yang masif telah menyebabkan korban jiwa dan mengganggu perekonomian seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah menjamin hadirnya negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman melalui berbagai program sebagai bentuk jaring pengaman sosial, antara lain yaitu program Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sebanyak 1.467.082 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan mendapat BST yang diwakili 25 KPM dalam seremoni bertajuk Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Subang.
Untuk penyaluran BST di Kabupaten Subang kali ini, disaksikan langsung oleh Menteri Sosial Juliari P Batu Bara bersama Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
PT Pos Indonesia telah menyalurkan BST tahap 7 sebesar Rp440.124.600.000, untuk wilayah Jawa Barat. Pada tahap 8, BST akan ada tambahan bantuan yang berasal dari BLT Dana Desa.
Alokasi bantuan sosial tunai (BST) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapat dana tambahan dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).
BLT DD merupakan program bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 5.313 keluarga penerima manfaat (KPM).
Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jabar, termasuk daerah yang mendapatkan tambahan dana bantuan tersebut. Sebanyak 51 KPM tercatat berhak menerima bantuan di desa itu.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Dalam arahannya, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa bantuan sosial tunai ini merupakan kolabarasi pada era kementerian Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi dalam program bantuan sosial. Dari Kemendesa PDTT ada dana desa yang disalurkan sebagai jaring pengaman sosial dalam penanganan covid-19. Ada sebagian dana desa yang sudah habis dan selanjutnya diambil alih Kementerian Sosial.
Abdul Halim mengilustrasikan bentuk kerja bersama ini sebagai orkestra yang luar biasa antar kementerian.
"Subang merupakan kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di seluruh Indonesia. Hal ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Terutama pemerintah daerah (pemda)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama, saat menghadiri penyaluran BST di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Kamis, 5 November 2020.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Menurut catatan Ditjen PFM Kemensos, penyaluran BST Kabupaten Subang ditujukan untuk 184.329 KPM senilai Rp663,5 miliar. Sementara, BST non PKH ditujukan untuk 49.265 KPM, senilai Rp24,6 miliar.
Alokasi untuk Provinsi Jabar, yaitu jumlah KPM penerima BST sebanyak 1,5 juta KPM, senilai Rp5,4 triliun. Untuk BST non PKH ditujukan kepada 1,8 juta KPM, senilai Rp900 miliar.
"Kegiatan ini dilakukan secara serentak dan bertahap di seluruh Tanah Air untuk mengatasi krisis sosial ekonomi bagi warga miskin melalui jaring pengaman sosial dalam bentuk BST," kata Asep.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan penyaluran bantuan merupakan wujud kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, antara lain dengan penyaluran BST dari Kemensos, dan BLT DD dari Kemendes PDTT.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Dalam menunjang kesuksesan penyaluran program bantuan ini diperlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemda hingga perangkat RT/RW, dan tingkat desa/kelurahan. Peran mereka sangat penting untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan.
"Kegiatan penyaluran bantuan sosial hari ini bisa terselenggara berkat koordinasi yang baik dengan Pemprov Jabar dan Pemkab Subang," ujar Mensos Juliari.
Lebih lanjut Mensos menyebutkan kunci sukses jaring pengaman sosial ialah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kelurahan penting untuk melakukan verifikasi terhadap sembilan juta warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), karena mereka yang mengetahui keberadaan warga miskin di lingkungannya," ujar Mensos Juliari.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Mensos Juliari juga mengingatkan kepada seluruh KPM penerima bantuan agar memanfaatkannya dengan baik. Dana tersebut bergunauntuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bukan dihabiskan untuk barang konsumtif.
"Presiden juga berpesan dalam pengambilan BST agar berlangsung tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan bersama. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," katanya.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi menambahkan, penyaluran BST bergantung pada kerja sama kepala desa.
"Karena mereka (kepala desa) yang mengirimkan undangan kepada KPM. Kepala desa di Subang sangat kooperatif, menyampaikan undangan kepada KPM sehingga pembagian sesuai jadwal," ucap Faisal.
Faisal menegaskan dalam penyelenggaraan penyaluran BST, PT Pos Indonesia tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.
"Jadwal kami atur agar menghindari kerumunan dan penyalurannya pun diatur sesuai protokol kesehatan," kata Faisal.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Iwan Taufik Purwanto, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang Deden Hendriana, dan perwakilan BRI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
