Surabaya: Partai NasDem menolak rencana pemerintah impor beras satu juta ton lantaran produksi beras hingga Mei 2021 surplus. Jika itu dilakukan, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminuddin, menyebut sama halnya pemerintah merugikan para petani.
"Sikap NasDem jelas, tentunya menolak. Karena itu bakal merugikan petani," kata Hasan, di sela Seminar Nasional 'Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan' di Hotel Mercure Surabaya, Kamis, 20 Maret 2021.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu, terkejut mendengar ada wacana pemerintah akan mengimpor beras. Pasalnya, kata dia, pimpinan dan anggota Komisi IV telah menggelar rapat bersama seluruh pejabat eselon I, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), dan Bulog selaku fungsinya di bidang pangan.
Saat itu, kata Hasan, Kementan meyakinkan Komisi IV ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia sangat cukup sampai lebaran. Baik ketersediaan pangan di Bulog, penggilingan, hingga pasar.
Baca juga: Pemkot Tangerang Ajak BPTJ Bahas Mudik Lebaran
"Penolakan itu sudah menjadi suara saya di Komisi IV, dan alhamdulillah seluruh teman-teman mendukung dan satu pikiran. Bahkan tidak ada satupun anggota fraksi di Komisi IV menolak, mereka semuanya mendukung dan searah dengan saya," jelasnya.
Menurutnya, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional, yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Hasan meminta pemerintah komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, misalnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian.
Apalagi, kata Hasan, mulai Maret hingga Mei 2021, para petani akan melakukan panen raya. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2020 mencapai sebesar 31,33 juta ton, naik sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dari 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton beras.
"Sehingga tidak ada alasan pemerintah itu melakukan impor beras di bulan-bulan saat petani akan panen raya," terangnya.
Selaku wakil rakyat dari Dapil asal Jatim, Hasan meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak rencana pemerintah impor satu juta ton beras tersebut. Ia juga berharap Khofifah menstabilkan harga beras, baik di bulog dan pasaran.
"Bila perlu, Pemprov Jatim membeli beras atau gabah milik petani, untuk menstabilkan harga," tegas Hasan.
Ia mencontohkan, harga gabah di Kabupaten Probolinggo, dari sebelumnya sebesar Rp4.500 turun menjadi RpRp3.900 per kilogram. Harga ini anjlok sejak ada kabar pemerintah akan impor beras sebanyak satu juta ton menjelang lebaran.
"Hari ini masih isu sebenarnya, dan belum dilakukan pemerintah. Tapi isu saja sudah mampu menurunkan harga gabah, apalagi kalau benar terjadi," kata mantan Bupati Probolinggo dua periode itu.
Surabaya: Partai NasDem menolak rencana pemerintah
impor beras satu juta ton lantaran produksi beras hingga Mei 2021 surplus. Jika itu dilakukan, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminuddin, menyebut sama halnya pemerintah merugikan para petani.
"Sikap NasDem jelas, tentunya menolak. Karena itu bakal merugikan petani," kata Hasan, di sela Seminar Nasional 'Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan' di Hotel Mercure Surabaya, Kamis, 20 Maret 2021.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu, terkejut mendengar ada wacana pemerintah akan mengimpor beras. Pasalnya, kata dia, pimpinan dan anggota Komisi IV telah menggelar rapat bersama seluruh pejabat eselon I, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), dan Bulog selaku fungsinya di bidang pangan.
Saat itu, kata Hasan, Kementan meyakinkan Komisi IV ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia sangat cukup sampai lebaran. Baik ketersediaan pangan di Bulog, penggilingan, hingga pasar.
Baca juga:
Pemkot Tangerang Ajak BPTJ Bahas Mudik Lebaran
"Penolakan itu sudah menjadi suara saya di Komisi IV, dan alhamdulillah seluruh teman-teman mendukung dan satu pikiran. Bahkan tidak ada satupun anggota fraksi di Komisi IV menolak, mereka semuanya mendukung dan searah dengan saya," jelasnya.
Menurutnya, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional, yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Hasan meminta pemerintah komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, misalnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian.
Apalagi, kata Hasan, mulai Maret hingga Mei 2021, para petani akan melakukan panen raya. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2020 mencapai sebesar 31,33 juta ton, naik sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dari 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton beras.
"Sehingga tidak ada alasan pemerintah itu melakukan impor beras di bulan-bulan saat petani akan panen raya," terangnya.
Selaku wakil rakyat dari Dapil asal Jatim, Hasan meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak rencana pemerintah impor satu juta ton beras tersebut. Ia juga berharap Khofifah menstabilkan harga beras, baik di bulog dan pasaran.
"Bila perlu, Pemprov Jatim membeli beras atau gabah milik petani, untuk menstabilkan harga," tegas Hasan.
Ia mencontohkan, harga gabah di Kabupaten Probolinggo, dari sebelumnya sebesar Rp4.500 turun menjadi RpRp3.900 per kilogram. Harga ini anjlok sejak ada kabar pemerintah akan impor beras sebanyak satu juta ton menjelang lebaran.
"Hari ini masih isu sebenarnya, dan belum dilakukan pemerintah. Tapi isu saja sudah mampu menurunkan harga gabah, apalagi kalau benar terjadi," kata mantan Bupati Probolinggo dua periode itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
