Bandung: Tingkat akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran program bantuan sosial tunai (BST). Program dari Kementerian Sosial ini (Kemensos) ini ditargetkan dapat disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2021.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sangat mencermati terkait akurasi data KPM penerima BST. Mensos Risma ingin penyaluran BST berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Efektivitas program BST ini menjadi perhatian utama," kata Asep Sasa, Minggu, 7 Maret 2021.
Agar penyaluran BST berjalan efeketif dan tepat sasaran, Risma, kata Asep Sasa, melakukan terobosan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyamakan data penerima KPM dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Asep Sasa menjelaskan, peran Ditjen Dukcapil membantu dalam melakukan validasi data. Sebab, masih ada KPM yang tidak memiliki NIK hingga saat ini. NIK pada KTP sebenarnya menjadi salah satu syarat agar KPM bisa menerima BST senilai Rp300 ribu.
Selama ini, KPM yang tidak dapat menujukkan NIK tetap bisa mendapatkan BST. Namun, KPM harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
"Jika ada yang belum punya e-KTP langsung dilakukan perekaman. Memang luar biasa peran Ditjen Dukcapil ini," kata Asep Sasa.
Rencananya, Mensos Risma bersama pihak Ditjen Dukcapil akan bersama-sama turun langsung memantau penyaluran BST ke beberapa daerah yang masih sulit dijangkau. Misalnya, lokasi Suku Anak Dalam di Jambi dan Papua.
"BST ini tidak akan dikeluarkan jika data belum padan dengan Dukcapil. Selama ini, tuntutannya KPM sebagai penerima harus jelas, NIK-nya, alamatnya di mana, dan seperti apa keadaannya. Cara yang efektiv ini akan bagus dan optimal dalam menjawab keluhan dari masyarakat," katanya.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
Dengan adanya penyamaan data dengan Dukcapil, hal ini diharapkan akan mempermudah proses evaluasi. Proses evaluasi juga turut mengundang dari pihak lain, seperti himpunan bank negara (Himbara), PT Pos Indonesia (Persero), KPK, Jaksa Agung, BPKP, Bappenas, dan Kemenko PMK.
"Ada juga dari unsur lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) biar hafal," katanya.
Upaya efektivitas ini diharapkan bisa memberikan keadilan bagi seluruh KPM dalam menerima BST. "Sekarang kan suka double dan belum jelas. Dengan data ini diharapkan semakin rapih," ujarnya.
Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia (Persero) Haris Husen juga mengapresiasi peran Kemensos untuk memadankan data penerima KPM dengan Dukcapil melalui NIK. Dia mengamini jika masih banyak KPM yang belum memiliki NIK.
"Kami mendukung penuh upaya ibu Menteri untuk segera melakukan perbaikan data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika evaluasi nanti semuanya tahu seperti apa kondisinya," katanya.
Apresiasi Pos Indonesia
Pada kesempatan itu, Asep Sasa memuji peran PT Pos Indonesia (Persero) yang selama ini selalu proaktif memperbarui data penerima bantuan sosial tunai (BST) dengan menyambangi langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM). Verifikasi data menjadi sangat penting untuk menyukseskan program ini.
"Kami apresiasi Pos Indonesia. Penyaluran BST juga berjalan baik pada 2020. Realisasinya 97 persen lebih," kata Asep Sasa.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
Pos Indonesia mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menyalurkan BST ke KPM di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2020, penyaluran BST dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jabodetabek. Sebab, wilayah tersebut mendapatkan bantuan sembako presiden.
Mengingat situasi pandemi covid-19 masih berlanjut, program BST diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dilanjutkan hingga April pada tahun ini. Dengan target penerima juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Nilai indeks bantuannya juga tetap sama, yakni Rp300 ribu per KPM per bulan.
"Anggaran yang disiapkan untuk menyukseskan program BST ini sekitar Rp12 triliun," kata Asep Sasa.
Pelaksanaan program BST pada tahun ini diawali dengan sebuah peluncuran oleh Jokowi, pada 4 Januari 2021. Berbarengan dengan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Asep Sasa berharap, BST bisa meringankan beban para KPM di tengah pandemi ini, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga para KPM tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan dasar.
"Oleh karena itu, kami menyiapkan dengan baik dan meningkatkan tingkat akurasi data. Apalagi komando di bawah langsung Menteri Sosial sekarang," katanya.
Uji Coba Aplikasi PoS
Pada kesempatan itu juga, Asep Sasa berkesempatan untuk menyaksikan langsung uji coba aplikasi Point of Sales (PoS) yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Bandung. PoS akan memantau pola belanja para KPM setelah mendapatkan bantuan Rp200 ribu dari program sembako.
"Dengan ini kami bisa melihat. Bantuan Rp200 ribu dibelikan apa saja, kapan dibelinya, jenis barang yang dibeli, dan berapa harganya. Nanti keluar semacam struk belanja," kata Asep Sasa.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
Sebagai informasi, bantuan program sembako juga merupakan bentuk transformasi dari bantuan pangan non tunai (BPNT). Setiap KPM akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu, yang kemudian akan dibelanjakan untuk kebutuhan pangan di e-Warong.
Dengan adanya aplikasi PoS, pihaknya bisa memantau perkembangan harga bahan pangan yang dibeli oleh para KPM. Sebab, harga bahan pangan kerap berbeda di masing-masing daerah.
"Jika ada suatu daerah yang harganya tinggi, kami bisa kasih masukan kepada pihak terkait, BUMN pangan, misalnya, untuk menekan harga hingga turun," tuturnya.
Hari menjelaskan, kehadiran PoS akan diintegrasikan dengan digital platform lainnya milik Pos Indonesia, Pos Giro Mobile (PGM). Aplikasi ini diharapkan bisa membantu Kemensos dalam melakukan evaluasi penyaluran program sembako.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
"Pihak kepentingan yang berkaitan bisa memantau, apakah belanjanya sudah sesuai target, pengelolaan e-Warongnya gimana, dan apakah penerimanya juga tepat sasaran. Kami juga bisa memotret apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat daerah," ucap Haris.
Selain itu, Pos Indonesia juga akan melalukan uji coba PoS pada pengurus program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kota Bandung untuk pelaksanaan penyaluran sembako di Provinsi Aceh. PoS juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk kelancaran sembako di sana, mengingat Pemda Aceh menerapkan sistem syariah.
Bandung: Tingkat akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran program bantuan sosial tunai (BST). Program dari Kementerian Sosial ini (Kemensos) ini ditargetkan dapat disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2021.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sangat mencermati terkait akurasi data KPM penerima BST. Mensos Risma ingin penyaluran BST berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Efektivitas program BST ini menjadi perhatian utama," kata Asep Sasa, Minggu, 7 Maret 2021.
Agar penyaluran BST berjalan efeketif dan tepat sasaran, Risma, kata Asep Sasa, melakukan terobosan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyamakan data penerima KPM dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Asep Sasa menjelaskan, peran Ditjen Dukcapil membantu dalam melakukan validasi data. Sebab, masih ada KPM yang tidak memiliki NIK hingga saat ini. NIK pada KTP sebenarnya menjadi salah satu syarat agar KPM bisa menerima BST senilai Rp300 ribu.
Selama ini, KPM yang tidak dapat menujukkan NIK tetap bisa mendapatkan BST. Namun, KPM harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
"Jika ada yang belum punya e-KTP langsung dilakukan perekaman. Memang luar biasa peran Ditjen Dukcapil ini," kata Asep Sasa.
Rencananya, Mensos Risma bersama pihak Ditjen Dukcapil akan bersama-sama turun langsung memantau penyaluran BST ke beberapa daerah yang masih sulit dijangkau. Misalnya, lokasi Suku Anak Dalam di Jambi dan Papua.
"BST ini tidak akan dikeluarkan jika data belum padan dengan Dukcapil. Selama ini, tuntutannya KPM sebagai penerima harus jelas, NIK-nya, alamatnya di mana, dan seperti apa keadaannya. Cara yang efektiv ini akan bagus dan optimal dalam menjawab keluhan dari masyarakat," katanya.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
Dengan adanya penyamaan data dengan Dukcapil, hal ini diharapkan akan mempermudah proses evaluasi. Proses evaluasi juga turut mengundang dari pihak lain, seperti himpunan bank negara (Himbara), PT Pos Indonesia (Persero), KPK, Jaksa Agung, BPKP, Bappenas, dan Kemenko PMK.
"Ada juga dari unsur lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) biar hafal," katanya.
Upaya efektivitas ini diharapkan bisa memberikan keadilan bagi seluruh KPM dalam menerima BST. "Sekarang kan suka double dan belum jelas. Dengan data ini diharapkan semakin rapih," ujarnya.
Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia (Persero) Haris Husen juga mengapresiasi peran Kemensos untuk memadankan data penerima KPM dengan Dukcapil melalui NIK. Dia mengamini jika masih banyak KPM yang belum memiliki NIK.
"Kami mendukung penuh upaya ibu Menteri untuk segera melakukan perbaikan data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika evaluasi nanti semuanya tahu seperti apa kondisinya," katanya.
Apresiasi Pos Indonesia
Pada kesempatan itu, Asep Sasa memuji peran PT Pos Indonesia (Persero) yang selama ini selalu proaktif memperbarui data penerima bantuan sosial tunai (BST) dengan menyambangi langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM). Verifikasi data menjadi sangat penting untuk menyukseskan program ini.
"Kami apresiasi Pos Indonesia. Penyaluran BST juga berjalan baik pada 2020. Realisasinya 97 persen lebih," kata Asep Sasa.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
Pos Indonesia mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menyalurkan BST ke KPM di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2020, penyaluran BST dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jabodetabek. Sebab, wilayah tersebut mendapatkan bantuan sembako presiden.
Mengingat situasi pandemi covid-19 masih berlanjut, program BST diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dilanjutkan hingga April pada tahun ini. Dengan target penerima juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Nilai indeks bantuannya juga tetap sama, yakni Rp300 ribu per KPM per bulan.
"Anggaran yang disiapkan untuk menyukseskan program BST ini sekitar Rp12 triliun," kata Asep Sasa.
Pelaksanaan program BST pada tahun ini diawali dengan sebuah peluncuran oleh Jokowi, pada 4 Januari 2021. Berbarengan dengan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Asep Sasa berharap, BST bisa meringankan beban para KPM di tengah pandemi ini, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga para KPM tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan dasar.
"Oleh karena itu, kami menyiapkan dengan baik dan meningkatkan tingkat akurasi data. Apalagi komando di bawah langsung Menteri Sosial sekarang," katanya.
Uji Coba Aplikasi PoS
Pada kesempatan itu juga, Asep Sasa berkesempatan untuk menyaksikan langsung uji coba aplikasi Point of Sales (PoS) yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Bandung. PoS akan memantau pola belanja para KPM setelah mendapatkan bantuan Rp200 ribu dari program sembako.
"Dengan ini kami bisa melihat. Bantuan Rp200 ribu dibelikan apa saja, kapan dibelinya, jenis barang yang dibeli, dan berapa harganya. Nanti keluar semacam struk belanja," kata Asep Sasa.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
Sebagai informasi, bantuan program sembako juga merupakan bentuk transformasi dari bantuan pangan non tunai (BPNT). Setiap KPM akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu, yang kemudian akan dibelanjakan untuk kebutuhan pangan di e-Warong.
Dengan adanya aplikasi PoS, pihaknya bisa memantau perkembangan harga bahan pangan yang dibeli oleh para KPM. Sebab, harga bahan pangan kerap berbeda di masing-masing daerah.
"Jika ada suatu daerah yang harganya tinggi, kami bisa kasih masukan kepada pihak terkait, BUMN pangan, misalnya, untuk menekan harga hingga turun," tuturnya.
Hari menjelaskan, kehadiran PoS akan diintegrasikan dengan digital platform lainnya milik Pos Indonesia, Pos Giro Mobile (PGM). Aplikasi ini diharapkan bisa membantu Kemensos dalam melakukan evaluasi penyaluran program sembako.
(Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)
"Pihak kepentingan yang berkaitan bisa memantau, apakah belanjanya sudah sesuai target, pengelolaan e-Warongnya gimana, dan apakah penerimanya juga tepat sasaran. Kami juga bisa memotret apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat daerah," ucap Haris.
Selain itu, Pos Indonesia juga akan melalukan uji coba PoS pada pengurus program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kota Bandung untuk pelaksanaan penyaluran sembako di Provinsi Aceh. PoS juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk kelancaran sembako di sana, mengingat Pemda Aceh menerapkan sistem syariah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
