Surabaya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur resmi disahkan sebesar Rp32,8 triliun, turun Rp1 triliun dibandingkan 2020 sebesar Rp33,8 triliun. Sementara untuk sektor pendapatan daerah disahkan sebesar Rp31,13 triliun dan belanja daerah sebesar Rp32,8 triliun.
Adapun untuk defisit anggaran tercatat sebesar Rp1,797 triliun yang akan ditutup dengan mengambil pembiyaaan netto, dengan rincian dari sisi penerimaan sebesar Rp1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar Rp36,1 miliar.
"Dari Raperda yang telah disetujui bersama ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, yang mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Senin, 30 November 2020.
Baca: Gugas Covid-19 Jatim Bangun RS Darurat di Malang Raya
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan persentasi APBD 2021 secara program paling besar di bidang pendidikan mencapai 51,8 persen. Porsi anggaran tersebut di antaranya untuk pembiayaan pembangunan sekolah, Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).
"Kemudian kesehatan, selanjutnya ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu dari belanja program, totalnya Rp23,08 triliun," kata Heru.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Firdaus Febrianto dalam pendapat akhir fraksi memberi perhatian terhadap rendahnya harapan dan rata-rata lama sekolah sebagai penyumbang terbesar rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).
"Apalagi sekarang ini pandemi covid-19, IPM yang ada sangat memprihatikan," kata Firdaus.
Di sektor kesehatan, Firdaus mengingatkan tentang wacana vaksinisasi covid-19. Ia berharap anggaran Rp4,5 triliun sudah termasuk vaksinisasi tersebut.
Juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Rofik mengatakan anggaran harus bisa mengeliminasi persoalan dampak pandemi covid-19. "Baik itu resesi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Serta, ketimpangan pendapatan akibat pandemi," kata Rofik.
Pihaknya mengapresiasi besaran peningkatan kualitas SDM yang tercermin dibesaran pendidikan. "Catatan dan harapan kami, agar ada perhatian untuk guru bantu daerah," pungkasnya.
Surabaya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD)
Jawa Timur resmi disahkan sebesar Rp32,8 triliun, turun Rp1 triliun dibandingkan 2020 sebesar Rp33,8 triliun. Sementara untuk sektor pendapatan daerah disahkan sebesar Rp31,13 triliun dan belanja daerah sebesar Rp32,8 triliun.
Adapun untuk defisit anggaran tercatat sebesar Rp1,797 triliun yang akan ditutup dengan mengambil pembiyaaan netto, dengan rincian dari sisi penerimaan sebesar Rp1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar Rp36,1 miliar.
"Dari Raperda yang telah disetujui bersama ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, yang mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Senin, 30 November 2020.
Baca:
Gugas Covid-19 Jatim Bangun RS Darurat di Malang Raya
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan persentasi APBD 2021 secara program paling besar di bidang pendidikan mencapai 51,8 persen. Porsi anggaran tersebut di antaranya untuk pembiayaan pembangunan sekolah, Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).
"Kemudian kesehatan, selanjutnya ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu dari belanja program, totalnya Rp23,08 triliun," kata Heru.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Firdaus Febrianto dalam pendapat akhir fraksi memberi perhatian terhadap rendahnya harapan dan rata-rata lama sekolah sebagai penyumbang terbesar rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).
"Apalagi sekarang ini pandemi covid-19, IPM yang ada sangat memprihatikan," kata Firdaus.
Di sektor kesehatan, Firdaus mengingatkan tentang wacana vaksinisasi covid-19. Ia berharap anggaran Rp4,5 triliun sudah termasuk vaksinisasi tersebut.
Juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Rofik mengatakan anggaran harus bisa mengeliminasi persoalan dampak pandemi covid-19. "Baik itu resesi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Serta, ketimpangan pendapatan akibat pandemi," kata Rofik.
Pihaknya mengapresiasi besaran peningkatan kualitas SDM yang tercermin dibesaran pendidikan. "Catatan dan harapan kami, agar ada perhatian untuk guru bantu daerah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
