Jakarta: Menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan. Agar efektif, kesejahteraan perlu ditingkatkan di wilayah perbatasan Indonesia.
Keamanan dan kesejahteraan, kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam memperkuat perbatasan.
“Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan,” kata Moeldoko, melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Juli 2018.
Persoalan pergeseran patok hingga kejahatan transnasional kerap terjadi di perbatasan. Dalam konteks ini, Moeldoko menyatakan pendekatan dua hal tadi adalah yang paling efektif.
Bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, negara membutuhkan banyak anggaran. Anggaran diperlukan untuk menempatkan personel militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di 2.000 kilometer perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia.
“Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?” katanya.
Dari pertimbangan itu, pemerintah berencana membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. “Sehingga, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin. Hidup dengan baik,” kata dia.
Pelibatan masyarakat
Rencana itu juga akan melibatkan masyarakat dengan skema public private people partnership. “Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Jadi menimbulkan sense of belonging (rasa kebersamaan),” kata Moeldoko.
Ditambah dengan pembangunan infrastruktur seperti trans-Kalimantan atau trans-Papua, Moeldoko berharap pembangunan di perbatasan membuat masyarakat di sana terkoneksi secara emosional. “Mereka merasa bagian dari Indonesia,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah perbatasan dan pulau terluar sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Pembangunan memberikan dampak ekonomi bagi daerah perbatasan,” ujar legislator dari Partai NasDem itu.
Setidaknya, lanjut Syarif, kebijakan pembangunan Presiden Jokowi mempermudah akses dan memperpendek jarak tempuh bagi masyarakat sekitar.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Wb7Gn4rb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan. Agar efektif, kesejahteraan perlu ditingkatkan di wilayah perbatasan Indonesia.
Keamanan dan kesejahteraan, kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam memperkuat perbatasan.
“Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan,” kata Moeldoko, melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Juli 2018.
Persoalan pergeseran patok hingga kejahatan transnasional kerap terjadi di perbatasan. Dalam konteks ini, Moeldoko menyatakan pendekatan dua hal tadi adalah yang paling efektif.
Bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, negara membutuhkan banyak anggaran. Anggaran diperlukan untuk menempatkan personel militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di 2.000 kilometer perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia.
“Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?” katanya.
Dari pertimbangan itu, pemerintah berencana membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. “Sehingga, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin. Hidup dengan baik,” kata dia.
Pelibatan masyarakat
Rencana itu juga akan melibatkan masyarakat dengan skema
public private people partnership. “Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Jadi menimbulkan
sense of belonging (rasa kebersamaan),” kata Moeldoko.
Ditambah dengan pembangunan infrastruktur seperti trans-Kalimantan atau trans-Papua, Moeldoko berharap pembangunan di perbatasan membuat masyarakat di sana terkoneksi secara emosional. “Mereka merasa bagian dari Indonesia,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah perbatasan dan pulau terluar sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Pembangunan memberikan dampak ekonomi bagi daerah perbatasan,” ujar legislator dari Partai NasDem itu.
Setidaknya, lanjut Syarif, kebijakan pembangunan Presiden Jokowi mempermudah akses dan memperpendek jarak tempuh bagi masyarakat sekitar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
