Bandung: Sehubungan dengan viralnya di media sosial terkait nama aplikasi buatan pemerintah daerah di Jawa Barat, Sekda Jabar Herman Suryatman, akan melakukan pemeriksaan. Terutama pada berbagai aplikasi pemerintah yang memiliki nada nyeleneh bahkan mengandung konotasi negatif sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
"Akan kami cek re-check Kembali, karena kan ada kepantasan dan kepatutan yang sesuai kebijakan," ucapnya, Kamis, 11 Juli 2024.
Selain mengecek kembali, Herman juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tak terlalu banyak membuat aplikasi. Pasalnya hal itu sejalan pula dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar pemda lebih memanfaatkan platform aplikasi yang sudah ada.
"Tapi yang paling penting, kalua ada yang kurang tepat dengan penamaan, kami akan evaluasi, cek lagi dan ingatkan lagi," jelasnya.
Evaluasi, imbuh Herman, selain untuk efisiensi anggaran juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah. Pemprov Jabar menegaskan berkomitmen untuk mengerem pembuatan aplikasi.
Dari informasi yang dihimpun, ada sejumlah aplikasi di daerah Jawa Barat yang menjadi sorotan hingga viral. Di antaranya Sipepek yang merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Kabupaten Cirebon.
Kemudian aplikasi Sipedo milik Kabupaten Sumedang, kependekan dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online, atau yang dalam bahasa sunda bermakna pernyataan enak terhadap makanan atau masakan.
Terakhir Sicantik, aplikasi buatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berakronim Sistem Informasi Catatan Kehadiran dan Kinerja.
Bandung: Sehubungan dengan viralnya di media sosial terkait nama aplikasi buatan pemerintah daerah di Jawa Barat, Sekda Jabar Herman Suryatman, akan melakukan pemeriksaan. Terutama pada berbagai aplikasi pemerintah yang memiliki
nada nyeleneh bahkan mengandung konotasi negatif sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
"Akan kami cek re-check Kembali, karena kan ada kepantasan dan kepatutan yang sesuai kebijakan," ucapnya, Kamis, 11 Juli 2024.
Selain mengecek kembali, Herman juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tak terlalu banyak membuat aplikasi. Pasalnya hal itu sejalan pula dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar pemda lebih memanfaatkan platform aplikasi yang sudah ada.
"Tapi yang paling penting, kalua ada yang kurang tepat dengan penamaan, kami akan evaluasi, cek lagi dan ingatkan lagi," jelasnya.
Evaluasi, imbuh Herman, selain untuk efisiensi anggaran juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah. Pemprov Jabar menegaskan berkomitmen untuk mengerem pembuatan aplikasi.
Dari informasi yang dihimpun, ada sejumlah aplikasi di daerah Jawa Barat yang menjadi sorotan hingga viral. Di antaranya Sipepek yang merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Kabupaten Cirebon.
Kemudian aplikasi Sipedo milik Kabupaten Sumedang, kependekan dari Sistem Pelatihan Berbasis
Database Online, atau yang dalam bahasa sunda bermakna pernyataan enak terhadap makanan atau masakan.
Terakhir Sicantik, aplikasi buatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berakronim Sistem Informasi Catatan Kehadiran dan Kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
