Tangerang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan, masih melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) di Kota Tangerang Selatan. Saat ini KPU juga fokus terhadap akurasi data warga yang tidak lagi memperoleh hak pilih seperti meninggal dunia, TNI/ Polri aktif dan pindah domisili.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tangsel, Heni Lestari berharap peran serta camat dan lurah dalam mengkoordinasikan data ril kependudukan di wilayah, terhadap para pengurus RT dan RW.
"Kita minta lurah dan camat mengkoordinasikan kepada RT/RW, jika ada warganya meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, pindah domisili, untuk memperbarui data kependudukannya," ungkap Heni Lestari, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tangsel, di Aula Blandongan, Balaikota Tangsel, Rabu, 13 Juli 2022.
Heni mengaku, validasi data pemilih terutama data warga meninggal dunia sedang ditingkatkan. Sebab, pihaknya mendapati perbedaan data warga Tangsel, meninggal dunia yang diperoleh dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) dengan data BPS yang dilansir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Data SIAK meninggal 6.329 orang. Data BPS dari Kemendagri semester 2 tahun 2021 total 1.661. Data SIAK sudah dicoret 2.000 orang data BPS sudah dicoret 30. Dicoret dari data pemilih berkelanjutan ini, karena sudah dibuktikan dengan akta kematiannya," ucap Heni.
Maka, dengan adanya perbedaan data itulah, pihaknya meminta dukungan camat dan lurah untuk mengkoordinasikan pada RT/RW untuk menyampaikan ke masyarakat agar tertib administrasi kependudukan, dengan penerbitan akta kematian bagi anggota keluarganya pemilik hak suara yang telah meninggal dunia.
"(Dicoret) kan ada akta Kematian, kalau yang dari Kemendagri. Kalau dari BPS, kita koordinasi dengan RT/ RW menanyakan langsung. Makanya jumlah pencoretan BPS sangat sedikit, kita butuh bantuan lurah dan camat agar di teruskan ke RT/RW untuk pelaporan warga yang meninggal," ucap Heni.
Tangerang:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan, masih melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) di Kota Tangerang Selatan. Saat ini KPU juga fokus terhadap akurasi data warga yang tidak lagi memperoleh hak pilih seperti meninggal dunia, TNI/ Polri aktif dan pindah domisili.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tangsel, Heni Lestari berharap peran serta camat dan lurah dalam mengkoordinasikan
data ril kependudukan di wilayah, terhadap para pengurus RT dan RW.
"Kita minta lurah dan camat mengkoordinasikan kepada RT/RW, jika ada
warganya meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, pindah domisili, untuk memperbarui data kependudukannya," ungkap Heni Lestari, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tangsel, di Aula Blandongan, Balaikota Tangsel, Rabu, 13 Juli 2022.
Heni mengaku, validasi data pemilih terutama data warga meninggal dunia sedang ditingkatkan. Sebab, pihaknya mendapati perbedaan data warga Tangsel, meninggal dunia yang diperoleh dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) dengan data BPS yang dilansir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Data SIAK meninggal 6.329 orang. Data BPS dari Kemendagri semester 2 tahun 2021 total 1.661. Data SIAK sudah dicoret 2.000 orang data BPS sudah dicoret 30. Dicoret dari data pemilih berkelanjutan ini, karena sudah dibuktikan dengan akta kematiannya," ucap Heni.
Maka, dengan adanya perbedaan data itulah, pihaknya meminta dukungan camat dan lurah untuk mengkoordinasikan pada RT/RW untuk menyampaikan ke masyarakat agar tertib administrasi kependudukan, dengan penerbitan akta kematian bagi anggota keluarganya pemilik hak suara yang telah meninggal dunia.
"(Dicoret) kan ada akta Kematian, kalau yang dari Kemendagri. Kalau dari BPS, kita koordinasi dengan RT/ RW menanyakan langsung. Makanya jumlah pencoretan BPS sangat sedikit, kita butuh bantuan lurah dan camat agar di teruskan ke RT/RW untuk pelaporan warga yang meninggal," ucap Heni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
