Padang: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan pengelolaan sampah di daerahnya bisa mencapai 100 persen pada 2025. Pemerintah daerah setempat ingin melibatkan masyarakat hingga tingkat terbawah.
"Sulit merealisasikan target ini jika kita masih menunggu sampah itu sampai di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) baru dikelola. Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, di Padang, Selasa, 15 November 2022.
Audy mengatakan data DLH Sumbar saat ini tingkat pengelolaan sampah di Sumbar baru sekitar 61,11 persen yang terbagi atas penanganan 47, 27 persen dan pengurangan 13, 84 persen.
Dari data itu, sampah masih menjadi persoalan besar di Sumbar. Selain akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, sampah yang tidak terkelola itu juga buruk untuk citra pariwisata.
"Padahal untuk bisa mendongkrak sektor pariwisata, kebersihan adalah hal yang mutlak harus dimiliki agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah, menyebut saat ini anggaran yang dialokasikan oleh kabupaten dan kota untuk pengelolaan sampah masih sangat minim. Bahkan ada yang nilainya 0,000162 persen dari APBD.
Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan terobosan agar sampah itu sudah mulai dikelola sejak di rumah tangga. Harus ada pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3.
Jika pemilahan sudah bisa berjalan maksimal, maka bisa ditingkatkan dengan pelaksanaan program sampah jadi uang.
Artinya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, bisa digunakan untuk makanan magot yang bernilai ekonomis.
Sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk membuat ecobrick (bata dari sampah) atau paving blok plastik menggunakan teknologi yang sederhana.
"Dengan langkah ini, bisa diharapkan pengelolaan sampah di Sumbar bisa mencapai 100 persen pada 2025," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Padang: Pemerintah Provinsi
Sumatra Barat menargetkan pengelolaan
sampah di daerahnya bisa mencapai 100 persen pada 2025.
Pemerintah daerah setempat ingin melibatkan masyarakat hingga tingkat terbawah.
"Sulit merealisasikan target ini jika kita masih menunggu sampah itu sampai di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) baru dikelola. Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, di Padang, Selasa, 15 November 2022.
Audy mengatakan data DLH Sumbar saat ini tingkat pengelolaan sampah di Sumbar baru sekitar 61,11 persen yang terbagi atas penanganan 47, 27 persen dan pengurangan 13, 84 persen.
Dari data itu, sampah masih menjadi persoalan besar di Sumbar. Selain akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, sampah yang tidak terkelola itu juga buruk untuk citra pariwisata.
"Padahal untuk bisa mendongkrak sektor pariwisata, kebersihan adalah hal yang mutlak harus dimiliki agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah, menyebut saat ini anggaran yang dialokasikan oleh kabupaten dan kota untuk pengelolaan sampah masih sangat minim. Bahkan ada yang nilainya 0,000162 persen dari APBD.
Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan terobosan agar sampah itu sudah mulai dikelola sejak di rumah tangga. Harus ada pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3.
Jika pemilahan sudah bisa berjalan maksimal, maka bisa ditingkatkan dengan pelaksanaan program sampah jadi uang.
Artinya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, bisa digunakan untuk makanan magot yang bernilai ekonomis.
Sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk membuat ecobrick (bata dari sampah) atau paving blok plastik menggunakan teknologi yang sederhana.
"Dengan langkah ini, bisa diharapkan pengelolaan sampah di Sumbar bisa mencapai 100 persen pada 2025," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
